Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakorda PDI-P, Hasto: Skala Prioritas Saat Ini Konsolidasi Menyeluruh

Kompas.com - 16/06/2022, 15:43 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP PDI-P menggelar Rapat Koordinasi Kepala/Wakil Kepala Daerah (Rakorda) PDI-P Seluruh Indonesia di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Sejumlah kepala daerah hadir dalam acara ini, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Kompas.com, ruangan tempat digelarnya acara dipenuhi kepala daerah dari PDI-P.

"Ini membuktikan banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sampai-sampai aula ini tidak muat," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di lokasi, Kamis.

Baca juga: Hadiri Rakorda PDI-P dan Ditanya Soal Elektabilitas Capres, Ganjar: Survei Opo?

Rakorda ini dilakukan untuk konsolidasi partai dari kalangan kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia.

Sebanyak 192 kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten diundang dalam acara.

Hasto menekankan, inti konsolidasi PDI-P yang harus diingat kader dan Tiga Pilar lainnya adalah konsolidasi untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Skala prioritas saat ini adalah konsolidasi menyeluruh. Mengejar prestasi Tiga Pilar seluruh lini dan mendukung pemerintahan Jokowi,"  ucap dia.

Baca juga: Puan: Di PDI-P, Tak Ada Istilah Bintang Bersinar Sendiri

Pantauan Kompas.com, anggota PDI-P sekaligus Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, yang baru dilantik, juga mengikuti acara ini.

Tak hanya itu, pengurus DPP PDI-P di antaranya Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, Nusyirwan Soedjono, Sri Rahayu, dan Rokhmin Dahuri juga terlihat hadir dalam acara tersebut.

Kemudian, hadir juga Bambang Wuryanto, Wuryanti Sukamdani, Olly Dondokambey, Hamka Haq, dan Djarot Saiful Hidayat.

Sebelumnya, pada Selasa (14/6/2022) DPP PDI-P juga sudah menggelar Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PDI se-Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com