Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

32 DPW Nasdem Jagokan Anies Capres, Plate: Pengambilan Keputusan Tak Berdasarkan Voting

Kompas.com - 16/06/2022, 15:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi yang paling banyak diusung Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden (capres).

Dari 34 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, 32 di antaranya mengusung Anies.

Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi nama kedua yang paling banyak diusulkan.

Sebanyak 29 DPW Nasdem mengusulkan Ganjar Pranowo menjadi capres.

Baca juga: Bakal Diusulkan sebagai Capres di Rakernas Nasdem, Ganjar: Saya PDI Perjuangan

"Perlu dicatat bahwa dalam pengambilan keputusan rekomendasi oleh SC (Steering Comittee) tidak dilakukan atas dasar voting, namun mengacu pada tata tertib yang telah disampaikan, yaitu musyawarah untuk mufakat," ujar Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (16/6/2022).

"Dan karenanya, jumlah atau angka usulan tidak menentukan ranking usulan," imbuhnya.

Kemudian, masih banyak nama tokoh lain yang muncul dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang diselenggarakan Nasdem ini.

Di antaranya seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Partai Nasdem Tak Membebek Hasil Survei soal Penentuan Capres

Bahkan, nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman juga diusung menjadi capres oleh sejumlah DPW Nasdem.

Berikut nama-nama yang muncul untuk diusung jadi capres oleh 34 DPW Nasdem dari tertinggi ke terendah:

1. Anies Baswedan: 32

2. Ganjar Pranowo: 29

3. Erick Thohir: 16

4. Rachmat Gobel: 14

5. Andika Perkasa: 13

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com