Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN dan Harapan Penyelesaian Konflik Tanah Masyarakat Adat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Rabu, 15 Juni 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN sebelumnya, Sofyan Djalil.

Jokowi mengatakan, sebagai mantan Panglima TNI, Hadi layak mengisi posisi Menteri ATR/BPN karena memiliki pengalaman kerja yang detail di lapangan.

"Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima (TNI) menguasai teritori, kita juga tahu, Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail," kata Jokowi usai melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Tancap Gas Bebaskan Lahan IKN

Jokowi meminta Hadi untuk segera menyelesaikan sengketa lahan dan persoalan sertifikat tanah, termasuk soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat," ujar dia.

Tak gunakan pendekatan militer

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap mantan Panglima TNI tersebut tak menggunakan pendekatan militer dalam penyelesaian konflik tanah dengan masyarakat adat.

"Kita berharap menteri ATR/BPN yang baru ini di dalam konteks dia bekerja sebagai menteri tidak menggunakan gaya militer di dalam dia bekerja tidak ada pendekatan militer terhadap masyarakat adat dan lokal," kata Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Pengurus Besar AMAN, Muhammad Arman saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Arman mendorong Hadi memastikan adanya kebijakan yang mendukung pendaftaran hak masyarakat adat secara kolektif.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Jadi Menteri, Penanganan Konflik Tanah Masyarakat Adat Diharapkan Tak Gunakan Gaya Militer

Selain itu, TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam harus menjadi landasan kebijakan Kementerian ATR/BPN agar dapat memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

"Menteri yang baru harus memastikan pelaksanaan reforma agraria sejati, harus mampu menerobos problem-problem struktural, penyelesaian konflik agraria yang membelenggu Masyarakat adat, petani, nelayan tradisional yang terjadi selama ini," ujar dia. 

Ia juga mengingatkan, ada banyak pekerjaan rumah (PR) terkait konflik tanah yang harus diselesaikan pemerintah, salah satunya konflik tanah masyarakat adat di lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Itu saya kira menjadi satu PR segera dicarikan solusinya, kemudian masyarakat adat Rendu yang kemudian konflik dengan pembangunan bendungan, ini harus diselesaikan sesuai TAP MPR Nomor IX tadi," ucap dia.

Komitmen Hadi Tjahjanto

Setelah dilantik sebagai menteri, Hadi berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata Menteri Hadi Tjahjanto dikutip dari Antara, Kamis (16/6/2022). 

Baca juga: Hadi Tjahjanto Jadi Menteri, Penanganan Konflik Tanah Masyarakat Adat Diharapkan Tak Gunakan Gaya Militer

Hadi berkomitmen untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024, bersama dengan pendampingnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni.

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah untuk melihat status tanah agar tidak terjadi sengketa.

"Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Itu akan segera kita selesaikan," ujar dia.

Hadi mengatakan, selain masalah reforma agraria, ia akan terlibat dalam penyelesaian lahan untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu agak segera kita selesaikan," ucap dia.