Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Ungkap Alasan PDI-P Tak Buru-buru Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 14/06/2022, 15:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan (PDI-P) tidak terburu-buru mencari nama calon presiden maupun calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

Terlebih, menurut info yang didapatnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) proses pendaftaran bakal capres baru dilakukan pada 2023.

"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari, red) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto saat membuka acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI-P di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Tak Akan Bajak Kader Lain, Sekjen PDI-P: Kita Ini Partai, Bukan Klub Sepak Bola

Atas informasi tersebut, PDI-P melihat masih banyak waktu bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mempertimbangkan sosok calon yang akan diusung dalam Pilpres.

Hasto menyatakan, Megawati menjadi pihak yang diberikan mandat untuk memutuskan figur capres dari PDI-P.

"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu Ketua Umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul mempertimbangkan dan melihat dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto membeberkan Megawati akan memutuskan dengan berbagai pertimbangan soal sosok capres. Sebab, kata Hasto, bukan sekadar figur yang dicari Megawati. 

"Yang dicari ibu Megawati Soekarnoputri dengan mandat rakyat adalah calon-calon pemimpin bangsa yang berani bertanggung jawab terhadap masa depan 270 juta rakyat Indonesia," tegasnya.

Terkait Pemilu maupun Pilpres 2024, PDI-P berharap berjalan dengan lancar dan tanpa ada masalah-masalah yang mengiringi, salah satunya soal politik uang atau money politic.

Oleh karenanya, PDI-P berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan terwujudnya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil.

"(Pemilu) menempatkan bagaimana rakyat secara bebas pada 14 Februari 2024 betul-betul dengan pertimbangan jernih. Tanpa campur tangan money politic, tanpa campur tangan hukum kekuasaan, tanpa campur tangan politik mobilisasi premanisme dan itu yang jadi komitmen PDI-P," ucap Hasto.

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Erick Thohir di Sarinah Tak Bahas Politik Praktis

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, DPR dan KPU telah menyepakati tahapan tanggal pendaftaran dan pemilihan capres cawapres 2024.

Pendaftaran dan pemilihan capres cawapres akan dilakukan lebih awal, yakni pada 19 Oktober 2023-25 November 2023 untuk pendaftaran dan 14 Februari 2024 untuk pemilihan capres cawapres.

Nantinya, apabila perhitungan suara belum menemukan pemenangnya, KPU akan kembali menggelar pemilihan presiden melalui putaran kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com