Kompas.com - 14/06/2022, 14:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI resmi mengganti empat orang anggota lewat Pergantian Antar-Waktu (PAW) dalam rapat paripurna ke-25 masa sidang tahun 2021-2022.

Dalam agenda ini, eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang tersandung kasus suap diganti.

Adapun rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Gedung DPR, Senayan, pada Selasa (14/6/2022).

Pada kesempatan kali ini, DPR melantik Bahtra dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggantikan Haerul Saleh.

Kemudian, Difriadi dari Fraksi Gerindra dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) 2 menggantikan Muhammad Nur, Riswan Toni DK dari Fraksi Golkar dapil Lampung 2 menggantikan Azis Syamsuddin.

Baca juga: Bawaslu Minta DPR Segera Cairkan Dana Tahapan Pemilu pada 2022 Rp 2 Triliun

Terakhir, Ravindra Airlangga dari Fraksi Golkar dapil Jawa Barat 5 menggantikan M Ichsan Firdaus yang meninggal.

Lodewijk mengatakan pelantikan PAW ini sudah sesuai dengan surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR.

"Pimpinan dewan telah menerima Keputusan Presiden RI Nomor 62P Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang peresmian pergantian antar-waktu anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan tahun 2019-2024," ujar Lodewijk.

Pelantikan ditandai dengan Ketua DPR Puan Maharani yang memandu keempat anggota baru itu untuk membacakan sumpah janji sebagai anggota DPR.

"Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggungjawab terhadap bangsa dan negara RI, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran, saya harap saudara ikuti lafal sumpah yang akan saya pandu," jelas Puan.

Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Calon Anggota DKPP Hari Ini

Berikut isi sumpah para anggota PAW seperti dipandu Puan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan, aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: 25 Juta Masyarakat Belum Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Kemenkes: 25 Juta Masyarakat Belum Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Amien Rais: 'Presidential Threshold' 20 Persen Lestarikan 6L, 'Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu'

Amien Rais: "Presidential Threshold" 20 Persen Lestarikan 6L, "Lagi-lagi Lu, Lagi-lagi Lu"

Nasional
Rionald Soerjanto Tersangka Penipuan yang Rugikan PT Asli Rancangan Indonesia Rp 37,4 M Mangkir Panggilan Polisi

Rionald Soerjanto Tersangka Penipuan yang Rugikan PT Asli Rancangan Indonesia Rp 37,4 M Mangkir Panggilan Polisi

Nasional
Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Nasional
Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Nasional
Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Nasional
Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Nasional
Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Nasional
Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Nasional
Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Nasional
Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Nasional
Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.