Ronny P Sasmita
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Penikmat kopi yang nyambi jadi Pengamat Ekonomi

BUMDes dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Kompas.com - 10/06/2022, 18:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SELAMA masa awal transformasi ekonomi China setelah Mao, warisan institusi ekonomi pedesaan era Great Leap Forward dan Revolusi Kebudayaan terbukti sangat berperan dalam memuluskan pendekatan dual track system (gradual liberalization) yang diperkenalkan Deng Xiaoping via Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC), Hu Yaobang, dan berlanjut kepada Zhao Ziyang (dirumahkan pascatragedi Tianamen Square karena dituduh pro gerakan mahasiswa).

Institusi ekonomi pedesaan berupa people commune dan brigade enterprises warisan Mao berhasil beralih menjadi Township and Village Enterprises (TVEs) di awal tahun 1980-an, lalu pelan-pelan diprivatisasi di era 1990-an, setelah proses transisi kepemilikan saham kolektif, lalu berubah menjadi joint share atau joint stock, dan berakhir dengan privatisasi sepanjang tahun 1990-an.

Baca juga: BUMDes Binaan PGN Ini Berhasil Cuan Rp 250 Juta Selama Pandemi

Keberadaan TVEs sangat krusial dalam proses liberalisasi harga, industrialisasi pedesaan (rural industrialization), dan privatisasi kepemilikan usaha di China selama masa awal transformasi, selain proses privatisasi terukur Sebagian Badan Usaha Milik Negara (SOEs).

Peran fundamental TVEs adalah memberikan landasan kokoh pada proses industrialisasi pedesaan di China dengan peningkatan signifikan kontribusi TVEs pada PDB (Fei 1998; Naughton 2006; Weitzman, Xu 1994, Cheng Ji 2017, dll). Hasilnya terbukti sangat luar biasa, bahkan di luar dugaan Partai Komunis China (Cheng Ji, 2017).

Tahun 1996, jelang privatisasi total, TVEs tercatat berhasil berkontribusi pada PDB (produk domestik bruto) nasional China sekitar 40 persen, dibanding tahun 1978 yang hanya sekitar 20 persenan karena dominasi kontribusi perusahaan-perusahaan negara yang jumlahnya ratusan ribu saat itu.

Di era Great Leap Forward dan Revolusi Kebudayaan, people commune dan brigade diwajibkan berproduksi berdasarkan kuota yang ditentukan pemerintah dengan harga yang juga telah ditetapkan. Saat beralih menjadi TVEs, kuota masih tetap dibebankan tetapi dengan keleluasaan untuk berproduksi melebihi kuota untuk dijual berdasarkan harga pasar (dual track pricing system).

Kebijakan liberalisasi harga secara bertahap ini ternyata memotivasi TVEs-TVEs untuk menjadi lebih produktif karena ada peluang untuk mendapatkan profit dari kelebihan produksi yang mereka hasilkan. Seiring berjalan waktu, pelan-pelan sebagian besar TVEs diprivatisasi (sekitar 80 persen) dari total jumlah TVEs yang lebih dari 1,2 jutaan.

Sisanya dibeli secara total oleh pemerintahan lokal alias menjadi BUMD-BUMD. Sementara soal pembiayaan, pemerintah pusat dan daerah mendirikan Rural Credit Cooperatives (RCCs) yang berbagi peran dengan bank-bank milik pemerintahan daerah.

Hasilnya, justru setelah diperkanlakn dual track system China berhasil memproduksi bahan kebutuhan pokok secara masif, saat di era Mao justru masyarakat desa mengalami kelaparan akut.

Dari sisi latar belakang, TVEs berbeda dengan gerakan Saemaul Undong di Korea, yang dijadikan sebagai ujung tombak program-program pembangunan pedesaan nasionalistik ala rezim otoriter Park Chung Hee, mulai dari pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, yang kemudian berakhir menjadi UKM-UKM kreatif Korea Selatan sampai hari ini.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Tunggu Penetapan KPK Terkait OTT Rektor Unila

Kemendikbud Ristek Tunggu Penetapan KPK Terkait OTT Rektor Unila

Nasional
Tipu Muslihat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Kelabui Kompolnas hingga Pengacara

Tipu Muslihat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Kelabui Kompolnas hingga Pengacara

Nasional
Ayah Emil Dardak Meninggal Dunia, AHY Sampaikan Belasungkawa

Ayah Emil Dardak Meninggal Dunia, AHY Sampaikan Belasungkawa

Nasional
Rektor Universitas Lampung Karomani Ditangkap KPK

Rektor Universitas Lampung Karomani Ditangkap KPK

Nasional
Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Nasional
Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Nasional
Polemik 'Amplop' Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Polemik "Amplop" Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Nasional
Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Nasional
KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

Nasional
KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

Nasional
Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Nasional
Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan 'Reshuffle'

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Nasional
Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Nasional
Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Nasional
Merdeka dengan KUHP Nasional

Merdeka dengan KUHP Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.