Mengenal Wewenang 4 Menteri Koordinator, Benarkah Porsi Luhut Lebih Banyak?

2. Menko Polhukam
Merujuk Pasal 4 Perpres Nomor 73 Tahun 2020, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bertugas mengoordinasikan 9 instansi.

Namun, Menko Polhukam juga berwenang menjadi koordinator instansi lain yang dianggap perlu di luar 9 instansi tersebut. Kesembilan instansi yang dimaksud ialah:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;
7. Kejaksaan Agung;
8. Tentara Nasional Indonesia;
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
10. Instansi lain yang dianggap perlu.

3. Menko Perekonomian
Tugas dan wewenang Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2020.

Menurut pasal 4 perpres tersebut, Menko Perekonomian mengoordinasikan 9 instansi, ditambah instansi lain yang dianggap perlu. Rinciannya yaitu:

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Kementerian Perindustrian;
4. Kementerian Perdagangan;
5. Kementerian Pertanian;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
10. Instansi lain yang dianggap perlu.

4. Menko PMK
Pasal 4 Perpres Nomor 35 Tahun 2020 mengatur tugas dan wewenang Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK. Ada 7 instansi yang berada di bawah koordinasi Menko PMK, meliputi:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

Baca juga: Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, Bersahabat di Pemerintahan

27 tugas dari Jokowi

Jika merujuk pada ketentuan perpres, instansi yang berada di bawah koordinasi Menko Marves tidak lebih banyak dari Menko Polhukam dan Menko Perekonomian.

Namun demikian, Luhut mengakui bahwa tugasnya di pemerintahan bermacam-macam. Setidaknya, ada 27 penugasan yang ia terima dari Presiden Joko Widodo.

Sederet tugas yang diemban Luhut itu misalnya, terkait dukungan Presidensi G20, Sumber Daya Air Nasional, HDCM Indonesia-China, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Food Estate.

Lalu, KTT AIS Forum, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Maluku Lumbung Ikan Nasional, Kebijakan Satu Peta, Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 15 Danau Prioritas Nasional, Revitalisasi Tambak Udang, dan Pengendalian Program Tol Laut.

Kemudian, PEN-ICRG, Landas Kontinen Indonesia, Blue Infrastructure Terintegrasi, MP Jalan Trans Pulau 3T dan Jalan Tol Nasional, Daerah Aliran Sungai Citarum, Geopark, dan penanganan sampah laut.

Luhut juga ditugasi mengurus percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, hingga persoalan minyak goreng.

Baca juga: Saat Jokowi Tegaskan Belum Akan Reshuffle Kabinet...

Luhut mengeklaim, tugas-tugas itu dikerjakannya dengan baik. Menurut dia, Jokowi bisa saja memberi tugas kepada menteri lain jika ia tidak mengerjakan tugas dengan baik.

Kendati begitu, Luhut menepis tudingan yang menyebut dirinya menteri segala urusan. Katanya, sebagai menteri, ia hanya mengurusi persoalan yang menjadi bidangnya dan yang diperintahkan oleh presiden.

"Saya ingin satu garis bawahi Pak, jangan saya dipikir ngurusi semua Pak, saya ngurusi semua di bidang saya dan yang diperintahkan presiden, saya ulangi, diperintahkan presiden," kata Luhut ketika menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Luhut mengatakan, perihal wewenang Menko Marves telah diatur secara rinci di Perpres Nomor 92 Tahun 2019. Dirinya memastikan hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi saya melaksanakan perintah presiden saja. Kenapa presiden mau memberikan itu? Ya tanya presiden," kata Luhut.