Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walubi Usul Candi Borobudur Dikelola dengan Konsep Wisata Religi Buddha

Kompas.com - 07/06/2022, 08:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, mengusulkan supaya pengelolaan kegiatan pariwisata di Candi Borobudur dikemas dalam bentuk wisata religi. Menurut dia itu adalah cara paling bijak mengingat tujuan awal pembangunan Candi Borobudur merupakan sebagai sebuah tempat ibadah bagi umat Buddha di dunia.

"Kalau bisa jadi wisata religi, seperti di Arab gitu lho, seperti gereja yang ada di Eropa. Pasti ramai. Itu pasti masyarakat sekitar mendapatkan passive income luar biasa. Stimulasi ekonominya pasti bagus," kata Rusli saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Rusli mengakui selain memiliki manfaat perekonomian bagi masyarakat di kawasan sekitarnya, Candi Borobudur yang dibangun di masa Dinasti Syailendra pada abad ke-9 Masehi juga mempunyai nilai sakral bagi umat Buddha. Sebab, kata dia, tujuan awal pembangunannya adalah untuk melakukan peribadatan.

"Dari seluruh dunia umat Buddha datang ke Candi Borobudur untuk sembahyang, karena itu adalah tempat yang paling paling tinggi spiritualnya," ujar Rusli.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Tegaskan Tak Terlibat Penetapan Harga Tiket Naik Candi Borobudur Jadi Rp 750.000

Rusli menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif bagi wisatawan dalam negeri sebesar Rp 750.000 untuk naik ke stupa Candi Borobudur.

Selain terkesan melakukan komersialisasi, walau dibantah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, gagasan itu dinilai akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pariwisata di Candi Borobudur.

"Itu dibangun untuk agama, bukan tempat wisata awalnya. Kebetulan terlalu indah jadi banyak yang mau kunjungi. Itu kan dapat hoki namanya," ucap Rusli yang juga Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI).

Rusli mengusulkan, jika pengelolaan kegiatan wisata di Candi Borobudur diarahkan ke wisata religi, maka sebaiknya perlakuannya harus sesuai dengan tata cara umat Buddha.

"Pengelolaannya harus mengerti. Jangan pengelolanya yang enggak mengerti. Kalau saya lihat kurang mengerti ya. Karena mungkin bukan agama Buddha," ucap Rusli.

"Jadi nuansa Buddha-nya harus kental, seperti masjid, gereja, pura. Harus ada nuansanya. Jadi enggak bisa hanya untuk komersial begitu," lanjut Rusli.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga Tiket Candi Borobudur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana menaikkan tarif untuk turis lokasi buat naik ke stupa Candi Borobudur belum diputuskan. Sebab, hal itu bakal dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, sebagaimana dilansir pada Senin (6/6/2022).

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi 100 Dollar AS tidak akan berubah. Begitu pula tarif untuk pelajar tetap sesuai rencana yang sebelumnya disampaikan, yakni Rp 5.000.

Sementara untuk sekedar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50.000 seperti saat ini.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga Tiket, Pimpinan Komisi X: Masih Banyak Opsi untuk Proteksi Borobudur

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com