Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek Tegaskan Tak Terlibat Penetapan Harga Tiket Naik Candi Borobudur Jadi Rp 750.000

Kompas.com - 06/06/2022, 20:54 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan usulan terkait nominal harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini merespons beredarnya kabar mengenai harga tiket naik stupa Candi Borobudur yang rencananya akan dibanderol senilai Rp 750.000 per turis.

"Penetapan harga tiket itu merupakan kewenangan BUMN, dalam hal ini PT Taman Wisata Candi Borobudur," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid dalam keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Walubi Minta Rencana Kenaikan Tarif Naik Stupa Candi Borobudur Ditinjau Ulang

Hilmar menyampaikan mengenai nominal harga tiket Candi Borobudur bukan merupakan tugas atau kewenangan Kemendikbud Ristek.

Adapun sebelumnya pengumuman mengenai harga tiket disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi seusai rapat pada 4 Juni 2022 lalu.

“Kemdikbud Ristek diwakili oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan dan Kepala Balai Konservasi Borobudur. Tapi kami tidak memberikan usulan harga tiket dalam kesempatan itu,” jelas Hilmar.

Hilmar menjelaskan, Candi Borobudur dibangun pada abad VIII. Pada tahun 1973-1983 pernah dilakukan restorasi yang menyeluruh oleh pemerintah Indonesia sehingga bangunan candi itu bisa dikunjungi oleh masyarakat luas.

Seiring dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun kemudian berdampak pada keutuhan bangunan candi.

Terdapat kerusakan pada bangunan candi yang mencakup penurunan, keausan batu, pengelupasan relief, dan lainnya.

Menurutnya, langkah penting untuk menghindari kerusakan yang lebih parah adalah dengan membatasi jumlah pengunjung yang bisa naik ke atas bangunan candi.

Terkait hal ini, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek juga sudah membuat kajian yang memperlihatkan bahwa daya tampung atau carrying capacity dari bangunan candi itu sebesar 1.200 orang per hari.

Menurut Hilmar, pembatasan jumlah pengunjung ini sudah disepakati oleh para pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan Candi Borobudur.

Diketahui, wacana menaikkan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000/orang ini disebutkan bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung karena kondisi candi merupakan cagar budaya.

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney, Dony Oskaria sebelumnya menyebutkan tiket masuk Candi Borobudur tak berubah.

Untuk tiket masuk ke kawasan Candi Borobudur akan tetap sekitar Rp 50.000 per orang.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga Tiket Candi Borobudur

"Jangan keliru dengan tiket masuk Borobudur, ya. Tiket masuk tetap, tetapi tiket naik ke candi yang diubah dalam rangka membatasi," kata Dony kepada Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Dony tak memungkiri, wacana kenaikan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur itu sudah berdasar masukan dan pertimbangan para ahli, khususnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.

Ia menyebutkan, faktor konservasi dalam rangka menjaga keberlangsungan candi menjadi fokus utama dalam penetapan jumlah kunjungan yang menaiki candi (carrying capacity) sehingga tidak merusak kondisi peninggalan bersejarah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com