Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek Tegaskan Tak Terlibat Penetapan Harga Tiket Naik Candi Borobudur Jadi Rp 750.000

Kompas.com - 06/06/2022, 20:54 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan usulan terkait nominal harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini merespons beredarnya kabar mengenai harga tiket naik stupa Candi Borobudur yang rencananya akan dibanderol senilai Rp 750.000 per turis.

"Penetapan harga tiket itu merupakan kewenangan BUMN, dalam hal ini PT Taman Wisata Candi Borobudur," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid dalam keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Walubi Minta Rencana Kenaikan Tarif Naik Stupa Candi Borobudur Ditinjau Ulang

Hilmar menyampaikan mengenai nominal harga tiket Candi Borobudur bukan merupakan tugas atau kewenangan Kemendikbud Ristek.

Adapun sebelumnya pengumuman mengenai harga tiket disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi seusai rapat pada 4 Juni 2022 lalu.

“Kemdikbud Ristek diwakili oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan dan Kepala Balai Konservasi Borobudur. Tapi kami tidak memberikan usulan harga tiket dalam kesempatan itu,” jelas Hilmar.

Hilmar menjelaskan, Candi Borobudur dibangun pada abad VIII. Pada tahun 1973-1983 pernah dilakukan restorasi yang menyeluruh oleh pemerintah Indonesia sehingga bangunan candi itu bisa dikunjungi oleh masyarakat luas.

Seiring dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun kemudian berdampak pada keutuhan bangunan candi.

Terdapat kerusakan pada bangunan candi yang mencakup penurunan, keausan batu, pengelupasan relief, dan lainnya.

Menurutnya, langkah penting untuk menghindari kerusakan yang lebih parah adalah dengan membatasi jumlah pengunjung yang bisa naik ke atas bangunan candi.

Terkait hal ini, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek juga sudah membuat kajian yang memperlihatkan bahwa daya tampung atau carrying capacity dari bangunan candi itu sebesar 1.200 orang per hari.

Menurut Hilmar, pembatasan jumlah pengunjung ini sudah disepakati oleh para pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan Candi Borobudur.

Diketahui, wacana menaikkan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000/orang ini disebutkan bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung karena kondisi candi merupakan cagar budaya.

Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney, Dony Oskaria sebelumnya menyebutkan tiket masuk Candi Borobudur tak berubah.

Untuk tiket masuk ke kawasan Candi Borobudur akan tetap sekitar Rp 50.000 per orang.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Harga Tiket Candi Borobudur

"Jangan keliru dengan tiket masuk Borobudur, ya. Tiket masuk tetap, tetapi tiket naik ke candi yang diubah dalam rangka membatasi," kata Dony kepada Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Dony tak memungkiri, wacana kenaikan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur itu sudah berdasar masukan dan pertimbangan para ahli, khususnya Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.

Ia menyebutkan, faktor konservasi dalam rangka menjaga keberlangsungan candi menjadi fokus utama dalam penetapan jumlah kunjungan yang menaiki candi (carrying capacity) sehingga tidak merusak kondisi peninggalan bersejarah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

MK Tolak Gugatan 01 dan 03, TKN: Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres

Nasional
Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Permohonan Ditolak MK, Mahfud: Pilpres dari Sudut Hukum Sudah Selesai

Nasional
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Yusril: Kami Sudah Ramal sejak Awal

Nasional
Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada 'Dissenting Opinion'

Mahfud Puas meski Gugatan Pilpres Ditolak MK, Sebut Baru Kali Ini Ada "Dissenting Opinion"

Nasional
Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Deret Dalil Ganjar-Mahfud yang Dianggap Tak Beralasan Hukum oleh MK

Nasional
Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com