Perbedaan Desa dan Kelurahan

Status pemimpin

Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam UU Pemerintahan Daerah, salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa adalah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal satu tahun sebelum pendaftaran.

Selain itu, ada juga syarat yang menyebut syarat untuk maju sebagai calon kepala desa, yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

Baca juga: Saat Kelurahan di Kediri Dilatih untuk Melek Statistik

Masa jabatan pemimpin

Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sesuai undang-undang, kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sementara itu, lurah tidak memiliki masa jabatan yang pasti. Lamanya menjabat lurah disesuaikan dengan aturan pensiun PNS.

Anggaran

Menurut undang-undang, pendapatan desa bersumber dari:

• alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan,
• alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kabupaten/kota,
• bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten/kota,
• pendapatan asli desa,
• bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
• hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
• pendapatan desa yang sah lainnya.

Sementara itu, di kelurahan, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal serta pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran ini dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.

Referensi:

• Nugroho, Riant, dan Firre An Suprapto. 2021. Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar. Jakarta: Elex Media Komputindo.
• Rusyan, H. A. Tabrani. 2018. Membangun Desa Berprestasi. Jakarta: Bumi Aksara.
• UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa