Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Ungkap Sejumlah Indikator Penetapan Endemi Covid-19

Kompas.com - 03/06/2022, 17:13 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana (PLT) Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Endang Budi Hastuti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun usulan indikator penetapan endemi Covid-19.

Ia mengatakan, salah satu syarat untuk masuk ke fase endemi Covid-19 adalah kasus Covid-19 tetap terkendali minimal selama 6 bulan.

"Tapi sampai saat ini kita belum melakukan atau mengambil memutuskan ini (endemi) ya," kata Endang dalam diskusi secara virtual, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Menuju Endemi Covid-19, KSP Ingatkan Tanggung Jawab Kebiasaan Hidup Sehat Kembali ke Individu

Endang mengatakan, beberapa indikator penetapan situasi Covid-19 terkendali atau masuk ke endemi adalah status PPKM di setiap daerah menjadi Level 1, vaksinasi dosis lengkap di atas 70 persen, dan vaksinasi lansia lebih dari 60 persen.

"Jika kita sudah mencapai ini kita sudah bisa menyatakan bahwa sudah terkendali Covid-19 sehingga bisa dilonggarkan lagi aktivitasnya," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pemerintah Optimistis Pandemi Covid-19 Berakhir Tahun ini

Lebih jauh, ia mengatakan, hasil surveilans menunjukkan bahwa varian Omicron khususnya Subvarian BA.2 masih mendominasi di Indonesia.

Tetapi, meski Subvarian BA.2 lebih cepat menular, varian tersebut tidak berdampak pada lonjakan kasus Covid-19.

"Kita lihat walaupun itu (Subvarian BA.2) ditemukan di Indonesia tapi jumlah kasusnya tidak terjadi meningkat dari negara lain," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com