Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/06/2022, 07:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau daerah sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing K/L/daerah.

“Jadi PPPK pada kementerian/lembaga/daerah tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta," ujar Tjahjo dalam siaran persnya pada Jumat (3/6/2022).

Sementara itu, instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Menurut Tjahjo, kebijakan tersebut sejalan dengan imbauan pemerintah yang meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai Non-ASN (Non-PNS dan Non-PPPK dan Tenaga Honorer THK-II) paling lambat pada 28 November 2023.

Baca juga: Menpan RB Minta Penanganan Pegawai Non ASN Diselesaikan Paling Lambat 28 November 2023

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023," jelas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.

Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM Aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah.

"Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai Kesepakatan dengan DPR-RI (7 Komisi Gabungan DPR RI yaitu Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan XI )," ungkap Tjahjo.

Dia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan tersebut pada 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 860.220 Tenaga Honorer Kategori-I (THK-I) dan 209.872 Tenaga Honorer Kategori (THK-II).

Baca juga: Menpan-RB Dorong Denda CPNS Mundur Diatur Permen

Maka, total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092 orang.

Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60 persen bersifat administratif.

Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum.

"Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP 48/2005 jo PP 43/2007 dan terakhir di ubah dalam PP Nomor 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS," kata Tjahjo.

Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK-II diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali.

Hasilnya, dari 648.462 THK-II yang ada di database, terdapat 209.872 THK-II yang lulus seleksi dan 438.590 THK-II yang tidak lulus.

Jadi sisanya pada data base 2012 sejumlah 438.590 THK-II.

Dari sejumlah 438.590 THK-II yang mengikuti seleksi CASN (CPNS dan CPPPK) dari tahun 2018-2020, per (Juni 2021/sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021) terdapat sisa THK-II sejumlah 410.010 orang THK-II.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Nasional
Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Nasional
MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Nasional
GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

Nasional
Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Nasional
Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Nasional
Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Nasional
Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Nasional
KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

Nasional
Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Nasional
Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Nasional
HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

Nasional
Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Nasional
PAN Yakin Nama yang Disodorkan ke KIB, Bakal Diusung untuk Pilpres 2024

PAN Yakin Nama yang Disodorkan ke KIB, Bakal Diusung untuk Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.