Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Memaknai Jalan Sunyi Buya Syafii Maarif

Kompas.com - 03/06/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Padahal, jika mau saja segala kemudahan bisa didapatkannya. Di saat orang lain butuh layanan prioritas, Buya menempuh jalan “kebenaran” yang diyakininya.

Buya tidak sungkan untuk makan di angkringan di saat petinggi negeri ini malah mengumbar “kehebatannya” makan di restoran mahal.

Jadikanlah Panutan

Publik baru saja dikagetkan dengan tontonan yang tidak layak dijadikan tuntunan beberapa waktu yang lalu.

Seorang anggota Dewan yang terhormat menuntut mendapat meja makan yang langsung tersaji.

Sementara sang pelayan gagap menjelaskan kondisi tempat bekerjanya yang sudah membuka pemesanan untuk tamu lain.

Karena merasa tidak mendapat pelayanan yang semestinya, maka tangan sang anggota Dewan “melayang” ke muka pelayan.

Semuanya jelas terekam dari kamera pengawas, sementara wakil rakyat itu membantah yakin, dirinya hanya “mendorong” wajah sang pelayan yang berasal dari masyarakat biasa.

Antara frasa menampar dan mendorong saja, kalangan terhormat dan terdidik bingung. Bagaimana pula jika bicara tentang keadilan dan kemanfaatan hidup yang disuarakan Buya.

Memang untuk urusan “menempelkan” tangan atau apalah istilah yang digunakan anggota Dewan ke warga biasa, sudah menjadi tabiat kekuasaan yang sombong.

Jika untuk urusan makan di Labuan Bajo di atas menjadi gambaran wakil rakyat di tingkat pusat, di Gorontalo pun hanya gara-gara tidak mau diperiksa barang bawaanya oleh petugas bandara maka tangan anggota Dewan lokal kembali “melayang”.

Di saat pejabat bahkan kita semua butuh “pengakuan”, Buya justru melepas atribut-atribut itu semua.

Seorang kawan kampus saya di Malang, Jawa Timur begitu kecele dengan cara pilihan yang ditempuh Buya.

Sebagai tamu seminar, Buya telah disediakan kamar mewah di hotel yang ternama di Batu, daerah wisata yang kondang di sekitaran Malang.

Buya menolak dan memilih menginap di pemondokan yang sederhana, lengkap dengan gayung mandinya.

Bukan dibuat-buat tetapi itulah “lakon” yang ditempuh anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Di saat gaya hedonisme pejabat maupun mantan pejabat, baik yang di eksekutif, yudikatif terlebih di legeslatif menjadi kebanggaan diri pribadi bahkan di umbar di media sosial, ukuran malu ikut dipertanyakan publik.

Menjadi keprihatinan sekaligus menggugat kepedulian sosialnya di saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga tengah menanti penemuan putranya Emmeril Khan Mumtadz yang hanyut di Sungai Aare, Bern, Swiss, sejumlah istri para menteri bidang ekonomi tengah “mejeng” di Davoz.

Padahal jarak antara Bern dan Davoz bisa ditempuh dengan perjalanan darat selama 3 jam 15 menit atau kedua kota itu berjarak 269,5 kilometer.

Menurut penuturan sahabat saya Tjahja Gunawan, di saat tim penyelamat sedang sibuk mencari keberadaan Eril – demikian sapaan akrab Emmeril – istri-istri pejabat tersebut memang sedang mengikuti perjalanan dinas para suaminya yang tengah menghadiri World Economic Forum di Davoz, Swiss.

Alih-alih menyampaikan simpati ke keluarga Ridwan Kamil, mereka begitu bungah menikmati pesona Swiss.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com