Kompas.com - 03/06/2022, 02:00 WIB

KOMPAS.com - Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945 adalah bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai suku bangsa, ras dan etnis.

Tugas esensial negara adalah penghapusan diskriminasi ras dan etnis diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Kasus Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 - 15 Mei 1998. Tidak hanya di Ibukota Jakarta, tetapi juga sejumlah daerah lainnya.

Kerusuhan Mei 1998 diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

Banyak toko dan perusahaan yang hancur oleh amukan massa, terutama milik warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan dan Surakarta.

Baca juga: Diskriminasi Usia

Ratusan wanita keturunan Tionghoa mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Sebagian dianiaya dengan sadis kemudian dibunuh.

Pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus penganiayaan dan pembunuhan, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak dan masih menjadi kontroversi.

Kasus di Sambas-Kalimantan Barat Tahun 1998-1999

Kerusuhan di Sambas adalah pecahnya kerusuhan antar-etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kerusuhan Sambas terjadi akibat kejengkelan Melayu terhadap oknum pendatang dari Madura.

Pekerjaan yang dilakukan warga Madura tidak berbeda jauh dengan warga Melayu yaitu petani dan buruh. Oleh karena itu, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi terutama tanah pertanian.

Akibat kerusuhan Sambas, sebanyak 1.189 orang tewas, 168 luka berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah, 12 mobil, dan 9 motor rusak.

Selain itu, 58.544 warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak.

Pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk memindahkan warga Madura dari Sambas ke Kota Pontianak untuk meredakan konflik antara kedua suku.

Baca juga: Hari Perempuan Internasional, Serikat Pekerja Desak Pemerintah Perhatikan Diskriminasi Buruh Wanita

Kasus di Sampit-Kalimantan Tengah Tahun 2001

Kerusuhan Sampit adalah kerusuhan antar-etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001.

Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang kemudian meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura.

Kala itu, para transmigran asal Madura telah membentuk 21 persen populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura.

Menurut rumor warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Sesaat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura.

Kerusuhan Sampit mengakibatkan 1.335 orang Madura harus mengungsi dan sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak.

Kerusuhan Sampit mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura.

Guna memperingati perjanjian damai tersebut, dibentuklah sebuah tugu perdamaian di Sampit.

 

Referensi

  • Bagir, Zainal Abidin, dkk. 2011. Pluralisme Kewargaan. Bandung: Mizan dan CRCS UGM
  • Anam, Choirul. 2016. Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Kemdikbud


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Nasional
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Nasional
Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Nasional
Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Nasional
MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

Nasional
Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Update 9 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.501 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.695.010

Nasional
Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Kontras Nilai Pengadilan HAM Berat Paniai Tak Siap, Pemerintah Harus Sikapi Serius

Nasional
KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

KUHP Baru: Dukun Santet dan Praktik Sihir Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

Nasional
Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Peringati Hakordia 2022, Polri Tegaskan Dukungan Berantas Korupsi

Nasional
KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

KUHP Terbaru: Menghina Seseorang Bisa Dipenjara 6 Bulan jika...

Nasional
Soal Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, Amnesty Internasional: Keadilan Tak Akan Tegak jika Impunitas Dipelihara

Soal Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, Amnesty Internasional: Keadilan Tak Akan Tegak jika Impunitas Dipelihara

Nasional
Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Sudah Final, Demokrat-PKS Sepakat Anies Capres

Nasdem Klaim Koalisi Perubahan Sudah Final, Demokrat-PKS Sepakat Anies Capres

Nasional
Hasil Uji Poligraf Ferdy Sambo Terdeteksi Bohong, Bisakah Jadi Alat Bukti dalam Sidang?

Hasil Uji Poligraf Ferdy Sambo Terdeteksi Bohong, Bisakah Jadi Alat Bukti dalam Sidang?

Nasional
MKD Sebut Iskan PKS Baru Sadar Terlalu Keras Saat Interupsi soal RKUHP Setelah Nonton Video

MKD Sebut Iskan PKS Baru Sadar Terlalu Keras Saat Interupsi soal RKUHP Setelah Nonton Video

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.