Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tegaskan Tak Ikut Campur Lahirnya KIB, Mensesneg: Ini Urusan Parpol

Kompas.com - 02/06/2022, 15:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pemerintah tidak campur tangan terkait lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk oleh tiga partai politik yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Pratikno, soal koalisi partai adalah ranah dari partai politik, bukan urusan pemerintah.

"Kalau urusan parpol ya urusan parpol lah ya. Kita enggak ikut campur, ini urusan partai politik," kata Pratikno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: KIB Bakal Kumpul 4 Juni 2022, Salah Satunya Bahas Paket Capres-Cawapres 2024

Pratikno menuturkan, sudah semestinya pemerintah tidak ikut campur terhadap urusan partai politik.

Termasuk jika partai partai politik mengadakan pertemuan yang membahas agenda tertentu.

"Jadi apakah itu ada pertemuan antar pimpinan partai atau koalisi sama sekali bukan urusan pemerintah dan pemerintah ga ikut campur. Kan memang harus begitu," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Golkar, PAN dan PPP membentuk KIB sepekan setelah masa liburan Idul Fitri 1443 Hijriah, tepatnya setelah 3 ketum partai tersebut bertemu pada pada 12 Mei 2022.

Diketahui, dua dari tiga ketum tersebut yaitu Airlangga Hartarto merupakan Menko Perekonomian dan Suharso Monoarfa adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

Baca juga: PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Dengan mendahului membentuk poros koalisi sedangkan tahapan persiapan pemilu 2024 masih cukup panjang, ketiga partai itu dinilai ingin memupuk modal untuk melakukan konsolidasi internal.

Begitupun penggalangan dukungan, hingga memetakan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung dalam pemilihan presiden (Pilpres).

Menurut pengamat politik dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Indonesia, Arya Fernandes, PAN, Golkar, dan PPP mempunyai sejumlah keuntungan dengan bergerak cepat membentuk koalisi Indonesia Bersatu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com