Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Kompas.com - 27/05/2022, 17:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sulit membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024, terutama setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN)

Sebab, menurut Adi, partai politik lainnya seperti PDI-P dan Gerindra kemungkinan akan membentuk poros koalisi sendiri.

"PKB dalam posisi rumit setelah KIB terbentuk. Sulit bikin poros sendiri. Karena kemungkinan besar posor lainnya dibentuk PDI-P-Gerindra. Serta poros yang kemungkinan dibentuk nasdem dengan PKS dan Demokrat," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Adi juga mengatakan, ada dua hal yang membuat PKB sulit membentuk poros koalisi yaitu pertama, elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak meningkat signifikan.

Kedua, PKB tak masuk tiga besar suara terbanyak di DPR.

"Bahkan nyaris mustahil (PKB bentuk koalisi) karena PPP dan PAN sudah saling menguncikan diri dengan Golkar. Kecuali ada tawaran menarik dari PKB buat PPP dan PAN, tapi itu akan rumit," ujarnya.

Lebih lanjut, Adi menilai PKB akan sulit mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membentuk poros koalisi karena mazhab yang berbeda.

"Apalagi dengan Demokrat yang merasa lebih besar dari PKB karena AHY elektabilitasnya lebih kuat dari Cak Imin," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, partainya memungkinkan untuk membentuk poros koalisi pada Pemilu 2024.

Adapun dalam koalisi tersebut, PKB ingin menjadi pemimpin dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan diusung menjadi calon presiden (capres).

"PKB ingin memimpin poroslah, jangan ikut terus," kata Jazilul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Meski demikian, Jazilul mengakui, PKB tetap tak bisa mengusung Muhaimin seorang diri.

Oleh karenanya, PKB perlu bekerja sama dengan partai politik lainnya untuk membangun koalisi.

Ia mencontohkan, bukan tidak mungkin PKB akan bekerja sama dengan partai politik Islam misalnya PAN, PKS, dan PPP.

Dia menambahkan, bisa juga PKB berkoalisi dengan Partai Demokrat. 

Baca juga: Buya Syafii Wafat, Waketum PKB: Beliau Contoh Negarawan Berintegritas

"Misalkan Demokrat, mas AHY dengan Pak Muhaimin, atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik," ujarnya.

Selain itu, PKB juga berpotensi membentuk koalisi dengan partai politik tengah. Ia mencontohkan, Nasdem bersama PKB membentuk koalisi.

"Sangat mungkin, sangat mungkin karena PKB, partai tengah, artinya masih ada partai tengah lain misalkan Nasdem setuju jalan, jadi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com