Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Ganjar 8 Tahun Jadi Gubernur Selain Main Medsos, Apa Kinerjanya?

Kompas.com - 02/06/2022, 09:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Trimedya Panjaitan tiba-tiba saja menyoroti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dinilai memiliki langkah ambisius untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Trimedia mempertanyakan kinerja rekannya sesama kader PDI-P itu selama menjabat gubernur.

"Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos apa kinerjanya?" kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu kemudian membandingkan kinerja Ganjar dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Adapun Puan juga merupakan politisi PDI-P yang menjabat Ketua DPP.

Baca juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Ganjar Hadirkan Bulan Pancasila untuk Generasi Muda Jateng

Menurut Trimedya, rekam jejak Puan Maharani jelas mulai dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR ketika era oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menilai Puan berhasil mengorganisir anggota saat pemerintahan SBY.

Dari situ, Puan melanjutkan langkahnya menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Selain itu juga diklaim berhasil mengoordinasikan 7 Kementerian dan memiliki kinerja yang baik.

Lanjut Trimedya, ketika menjadi Ketua DPR, Puan bisa memimpin di tengah kader-kader terbaik partai politik di level pimpinan.

"Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu. Selesaikan rob itu, berapa jalan yang terbangun kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jateng malah naik tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan,” tegas Trimedya.

Baca juga: Atasi Banjir Rob Pantura Jateng, Ganjar Ajukan Dana Rp 3 Triliun ke Pemerintah Pusat

Sebagai informasi, dilihat Kompas.com, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tercatat kenaikan garis kemiskinan di provinsi itu selama periode 2019-2021.

Jumlah penduduk miskin di Jateng meningkat tiap tahunnya. Pada 2019 jumlahnya 3.743,23 jiwa. Kemudian 2020 3.989,90 dan 2021 menjadi 4.109,75 orang.

Bagi Trimedya, langkah Ganjar yang bermanuver untuk Pilpres 2024 sudah kelewat batas.

Bahkan, dirinya menilai Ganjar kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa bisa disebut sombong dan congkak.

“Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia, harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng dia berinteraksi dengan kawan-kawan stuktur di sana DPD DPC DPRD provinsi DPRD kab kota, itu baru,” ujar Trimedya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com