Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Pasek Pindah Parpol: Keluar dari Demokrat dan Kini Bangga Bikin Partai

Kompas.com - 01/06/2022, 16:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Lebih lanjut, kata Pasek, kini dirinya sudah paripurna untuk urusan politik. Menurutnya, tidak semua politikus bisa membuat partai politiknya sendiri.

Pasek mengungkapkan reaksi konstituennya yang melihat dirinya berpindah-pindah partai.

Kata Pasek, yang terpenting bagi konstituennya adalah dirinya harus tetap vokal terhadap berbagai kebijakan.

Demi tantangan

Pasek menjelaskan dirinya sebenarnya bisa-bisa saja pindah ke partai besar. Hanya, dirinya lebih suka pindah ke partai yang lebih menantang.

"Saya memilih yang ada tantangan. Karena itulah saya pilih Hanura yang waktu itu nomor urut 10 di antara 10 partai yang ada di Senayan. Ada tantangan yang kita ingin jalankan di situ, dan kebetulan waktu itu dijanjikan kita diberikan ruang untuk melaksanakan itu," jelas Pasek.

Pasek juga mengenang saat dirinya masih di Partai Demokrat, di mana gagasannya bisa berkembang. Saat itu, Pasek termasuk kader Partai Demokrat yang terbilang vokal.

Baca juga: Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Meski sering berbicara saat di Partai Demokrat, namun Pasek tidak pernah ditegur oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Ketum Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum.

"Makanya saya selalu di-support. Kadang-kadang dikasih data, dikasih bahan. Ini bagi saya sangat mampu mengembangkan diri saya. Seandainya saja tidak ada masalah antara Pak SBY dengan Mas Anas, mungkin sampai sekarang saya tetap di Demokrat," terangnya.

Meski demikian, Pasek tidak menyesal keluar dari Demokrat maupun Hanura.

Dia tidak masalah harus melalui jalan politik yang lebih terjal karena tidak berada di partai besar.

"Mendaki gunung pun walau mendaki susah-susah tapi kan dapat pemandangan yang bagus," imbuh Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com