Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Halim Paparkan 8 Rencana Program Kerja Kemendesa PDTT 2023

Kompas.com - 31/05/2022, 10:48 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Akomodasi masukan dan usulan Komisi V DPR RI

Pada kesempatan tersebut, Gus Halim mengatakan, pihaknya juga mengakomodasi beberapa masukan dan usulan Komisi V DPR RI sebagai bagian dari kegiatan Kemendesa PDTT 2023.

Beberapa masukan DPR tersebut dihasilkan dari hasil kunker DPR pada masa persidangan I sampai IV tahun sidang 2021-2022. Baik pada masa kunker spesifik maupun reses.

Beberapa usulan dari DPR itu berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan. Utamanya penguatan BUMDes dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan kelembagaan ekonomi masyarakat desa.

Di samping itu, ada juga upaya mewujudkan tenaga pendamping desa yang memiliki kompetensi dan profesionalitas. Terutama dalam memanfaatkan DD sesuai dengan prioritas dalam rangka mewujudkan desa maju dan mandiri.

Baca juga: Selain Hunian Layak, Pengembangan Desa Juga Penting untuk MBR

"Hasil kunjungan kerja pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI sudah saya terima dan Insya Allah akan segera kami tindak lanjuti dalam RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023," kata Gus Halim.

Ketika memang ada yang bersifat mendesak, lanjut dia, pihaknya akan segera membicarakan lebih lanjut agar terwujud hasil optimal dan bisa ditindaklanjuti pada TA 2022.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI telah sepakat akan memperjuangkan peningkatan anggaran Kemendesa PDTT TA 2023 untuk membiayai program prioritas nasional di bidang perdesaan.

Pasalnya, anggaran sebesar Rp 3 triliun yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan pada 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Baca juga: Jadi Penopang Ekonomi Masyarakat, Pembangunan Jembatan Plosi di Jombang Diapresiasi Komisi V DPR

"Komisi V DPR RI bersama Kemendesa PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN di DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat rapat kerja, Senin (30/05/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com