Kompas.com - 31/05/2022, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat perbedaan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni dan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober.

Keduanya memiliki makna dan latar belakang berbeda.

Sejarah Hari Lahir Pancasila

Hari lahir Pancasila ditujukan untuk memperingati 5 dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama kali dikemukakan pada 1 Juni 1945.

Gagasan Pancasila disampaikan Sukarno saat berpidato dalam rangkaian sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Inti dari 5 konsep Sukarno untuk dasar negara adalah kebangsaan, internasionalisme, permusyawarakatan, kesejahteraan, dan ketuhanan.

Pemikiran Sukarno itu lantas diterjemahkan ke dalam 5 kalimat, yakni:

  1. Ketuhanan yang maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah menjelaskan lima dasar negara itu, Bung Karno kemudian menyampaikan nama yang tepat tentang dasar negara. Menurut dia, atas petunjuk seorang ahli bahasa, Bung Karno kemudian menyatakan, lima dasar negara tersebut dirangkum dengan nama Panca Sila.

Baca juga: Jokowi: Buya Syafii Selalu Suarakan Keberagaman, Toleransi, dan Pentingnya Pancasila

Sila memiliki arti dasar. Sehingga, di atas lima dasar itu Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal abadi.

Pemerintah baru menetapkan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Satu tahun kemudian, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanggal 1 Juni diusulkan untuk kembali dijadikan sebagai hari nasional sekaligus diperingati setiap tahun. Usulan itu disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri, yang merupakan Presiden ke-5 Indonesia dan juga putri Bung Karno.

Menurut Mega, sebelumnya SBY pernah berjanji akan memenuhi usulannya itu. Namun, hingga akhir masa kepemimpinannya, SBY belum mewujudkan permintaan tersebut.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto tidak memperingati 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Bahkan, hari itu diperingati bukan sebagai Hari Lahir Pancasila, melainkan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Pemerintah Orde Baru justru lebih memberikan perhatian pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, sebagai pengingat peristiwa Gerakan 30 September.

Hal itu imbas dari pergolakan politik di dalam negeri pada 1965-1966 yang membuat pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno berakhir.

Baca juga: Pidato Lengkap Soekarno yang Jadi Cikal Bakal Pancasila

Setelah itu, pemerintah Orde Baru mencoba menekan citra politik Bung Karno. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tidak mengaitkan Pancasila, termasuk hari kelahirannya, dengan Bung Karno.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur DOK. Shutterstock Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur DOK. Shutterstock

Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober adalah untuk memperingati peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan satu perwira Angkatan Darat dalam Peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Anumerta Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Anumerta Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Anumerta Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Anumerta Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Anumerta Pierre Andreas Tendean.

Mereka diculik oleh pasukan Tjakrabirawa Angkatan Darat dengan tuduhan akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Sukarno. Saat itu terjadi persaingan politik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sejumlah partai politik lain, serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (kini TNI).

Saat itu PKI mengusulkan untuk mempersenjatai kelompok buruh dan tani. Namun, ABRI menolak gagasan itu.

Menteri Pertahanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saat itu yang dijabat Jenderal Abdul Haris Nasution lolos dari penculikan. Namun, sang ajudan, Pierre Tendean, tewas dibunuh.

Baca juga: Baca Ikrar pada Hari Kesaktian Pancasila, Puan Minta Semua Pihak Galang Kebersamaan

Sedangkan putri bungsu Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, tewas pada 6 Oktober 1965 akibat tertembak saat pasukan Tjakrabirawa hendak menculik ayahnya.

Selain di Jakarta, Gerakan 30 September juga terjadi di Yogyakarta. Komandan Komando Resor Militer (Korem) 072 Komando Daerah Militer (Kodam) VI Diponegoro di Yogyakarta, Kolonel Infantri Katamso Darmokusumo, dan Kepala Staf Korem 072 Letkol Sugiono, diculik dan dibawa ke wilayah Kentungan kemudian dibunuh.

Pasukan Tjakrabirawa juga sempat menduduki kantor pusat Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan Kostrad pada 1 Oktober.

Lokasi jenazah ditemukan oleh satuan Resimen Para Anggota Komando Angkatan Darat (RPKAD) di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Jenazah ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter.

Pasca G30S, Suharto yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal dan menjadi Panglima Kostrad ditugaskan untuk mengadakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan peristiwa 30 September.

Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila, Jokowi: Indonesia Punya Kekuatan Hadapi Setiap Tantangan

Salah satu tindakan yang dilakukan Suharto dalam melakukan pemulihan adalah dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituduh sebagai dalang di balik G30S.

Melalui Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Selain itu, pemerintah melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pada mulanya Hari Kesaktian Pancasila hanya diperingati oleh Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat bernomor Kep.977/9/1966 tertanggal 17 September 1966.

Surat keputusan tersebut menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang harus diperingati oleh TNI AD. Namun, selang beberapa hari setelahnya Suharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan, menerbitkan surat keputusan bernomor Kep/B/134/1966 tertanggal 29 September 1966.

Baca juga: Baca Ikrar pada Hari Kesaktian Pancasila, Puan Minta Semua Pihak Galang Kebersamaan

Dalam surat tersebut memerintahan agar Hari Kesaktian Pancasila tak hanya diperingati di kalangan TNI AD saja, tetapi juga harus dilakukan oleh seluruh slagorde (pasukan) TNI AD, dengan mengikutsertakan angkatan lainnya serta masyarakat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang pertama dilakukan pada 1 Oktober 1966 di Lubang Buaya, Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.