Salin Artikel

Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat perbedaan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni dan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober.

Keduanya memiliki makna dan latar belakang berbeda.

Sejarah Hari Lahir Pancasila

Hari lahir Pancasila ditujukan untuk memperingati 5 dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama kali dikemukakan pada 1 Juni 1945.

Gagasan Pancasila disampaikan Sukarno saat berpidato dalam rangkaian sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Inti dari 5 konsep Sukarno untuk dasar negara adalah kebangsaan, internasionalisme, permusyawarakatan, kesejahteraan, dan ketuhanan.

Pemikiran Sukarno itu lantas diterjemahkan ke dalam 5 kalimat, yakni:

  1. Ketuhanan yang maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah menjelaskan lima dasar negara itu, Bung Karno kemudian menyampaikan nama yang tepat tentang dasar negara. Menurut dia, atas petunjuk seorang ahli bahasa, Bung Karno kemudian menyatakan, lima dasar negara tersebut dirangkum dengan nama Panca Sila.

Sila memiliki arti dasar. Sehingga, di atas lima dasar itu Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal abadi.

Pemerintah baru menetapkan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Satu tahun kemudian, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tanggal 1 Juni diusulkan untuk kembali dijadikan sebagai hari nasional sekaligus diperingati setiap tahun. Usulan itu disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri, yang merupakan Presiden ke-5 Indonesia dan juga putri Bung Karno.

Menurut Mega, sebelumnya SBY pernah berjanji akan memenuhi usulannya itu. Namun, hingga akhir masa kepemimpinannya, SBY belum mewujudkan permintaan tersebut.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto tidak memperingati 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Bahkan, hari itu diperingati bukan sebagai Hari Lahir Pancasila, melainkan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Pemerintah Orde Baru justru lebih memberikan perhatian pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, sebagai pengingat peristiwa Gerakan 30 September.

Hal itu imbas dari pergolakan politik di dalam negeri pada 1965-1966 yang membuat pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno berakhir.

Setelah itu, pemerintah Orde Baru mencoba menekan citra politik Bung Karno. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tidak mengaitkan Pancasila, termasuk hari kelahirannya, dengan Bung Karno.

Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober adalah untuk memperingati peristiwa pembunuhan 6 jenderal dan satu perwira Angkatan Darat dalam Peristiwa Gerakan 30 September di Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Anumerta Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Anumerta Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Anumerta Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Anumerta Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Anumerta Pierre Andreas Tendean.

Mereka diculik oleh pasukan Tjakrabirawa Angkatan Darat dengan tuduhan akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Sukarno. Saat itu terjadi persaingan politik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sejumlah partai politik lain, serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (kini TNI).

Saat itu PKI mengusulkan untuk mempersenjatai kelompok buruh dan tani. Namun, ABRI menolak gagasan itu.

Menteri Pertahanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saat itu yang dijabat Jenderal Abdul Haris Nasution lolos dari penculikan. Namun, sang ajudan, Pierre Tendean, tewas dibunuh.

Sedangkan putri bungsu Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, tewas pada 6 Oktober 1965 akibat tertembak saat pasukan Tjakrabirawa hendak menculik ayahnya.

Selain di Jakarta, Gerakan 30 September juga terjadi di Yogyakarta. Komandan Komando Resor Militer (Korem) 072 Komando Daerah Militer (Kodam) VI Diponegoro di Yogyakarta, Kolonel Infantri Katamso Darmokusumo, dan Kepala Staf Korem 072 Letkol Sugiono, diculik dan dibawa ke wilayah Kentungan kemudian dibunuh.

Pasukan Tjakrabirawa juga sempat menduduki kantor pusat Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan Kostrad pada 1 Oktober.

Lokasi jenazah ditemukan oleh satuan Resimen Para Anggota Komando Angkatan Darat (RPKAD) di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Jenazah ditemukan di sumur tua dengan kedalaman kurang lebih 12 meter.

Pasca G30S, Suharto yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal dan menjadi Panglima Kostrad ditugaskan untuk mengadakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan peristiwa 30 September.

Salah satu tindakan yang dilakukan Suharto dalam melakukan pemulihan adalah dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituduh sebagai dalang di balik G30S.

Melalui Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Selain itu, pemerintah melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pada mulanya Hari Kesaktian Pancasila hanya diperingati oleh Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat bernomor Kep.977/9/1966 tertanggal 17 September 1966.

Surat keputusan tersebut menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang harus diperingati oleh TNI AD. Namun, selang beberapa hari setelahnya Suharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan, menerbitkan surat keputusan bernomor Kep/B/134/1966 tertanggal 29 September 1966.

Dalam surat tersebut memerintahan agar Hari Kesaktian Pancasila tak hanya diperingati di kalangan TNI AD saja, tetapi juga harus dilakukan oleh seluruh slagorde (pasukan) TNI AD, dengan mengikutsertakan angkatan lainnya serta masyarakat.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang pertama dilakukan pada 1 Oktober 1966 di Lubang Buaya, Jakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/08491791/perbedaan-hari-lahir-pancasila-dan-hari-kesaktian-pancasila

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke