Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Ma'ruf Amin, dari Ketua MUI jadi Wapres ke-13 RI

Kompas.com - 31/05/2022, 05:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin adalah wakil presiden ke-13 Republik Indonesia.

Dia dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ma'ruf Amin berkecimpung dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sejak 1964.

Ma'ruf Amin lahir di Kota Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung halamannya, dia kemudian melanjutkan studi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Setelah lulus dari pesantren Tebuireng pada 1961, Ma'ruf Amin kemudian kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat, hingga lulus pada 1967. Ma'ruf Amin lantas mengawali karier dengan menjadi guru di sejumlah sekolah di Jakarta Utara antara 1964 sampai 1970.

Sambil mengajar, Ma'ruf Amin juga menjadi pendakwah.

Karier organisasi dan politik

Amin kemudian masuk ke dunia politik pada 1971, yakni menjadu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari utusan golongan.

Lantas dia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973 sampai 1977.

Baca juga: Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Dia kemudian kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta tetapi kali ini dari fraksi PPP periode 1977-1982.

Pada 1999 sampai 2004, Ma'ruf Amin pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Ma'ruf Amin juga pernah menjadi ketua sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, yakni:

  1. Ketua Ansor, Jakarta (1964-1966)
  2. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
  3. Ketua NU, Jakarta (1966-1970)
  4. Wakil Ketua Wilayah NU, Jakarta (1968-1976)
  5. Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)
  6. Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)
  7. Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)
  8. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)
  9. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
  10. Anggota MUI Pusat (1990)
  11. Rois Syuriah PBNU (1994-1998)
  12. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)
  13. Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)
  14. Ketua Dewan Syuro PKB (1998)
  15. Mustasyar PBNU (1998)
  16. Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)
  17. Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007)
  18. Mustasyar PKB (2002-2007)
  19. Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)
  20. Ketua MUI (2007-2010)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com