Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 52,4 Persen Responden Nilai Dinamika Politik Hambatan Terbesar Pemilu 2024

Kompas.com - 30/05/2022, 13:30 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 52,4 persen responden menilai dinamika politik dalam hal ini isu penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, serta politik perpecahan menjadi hambatan terbesar penyelenggaraan Pemilu 2024.

Penelitian ini dilakukan Litbang Kompas selama periode 5-9 April 2022 di 34 provinsi.

"Isu yang pernah bergulir menyangkut penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga politik perpecahan ialah hambatan terbesar dari penyelenggaraan Pemilu, setidaknya separuh responden mengungkapkan hal itu," kata peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla dikutip dari Harian Kompas, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Sejarah Pemilu 2004, Partai Politik Peserta hingga Pemenang

Sementara itu, sebanyak 22,9 persen responden menilai persoalan anggaran yang belum disepakati menjadi hambatan pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati Rp 76,6 triliun. Jumlah tersebut merupakan hasil rasionalisasi dari usulan sebelumnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencapai Rp 86,6 persen.

Kemudian, sebanyak 9,8 persen responden menilai aturan penyelenggaraan Pemilu yang belum disahkan menjadi penghambat pelaksanaan Pemilu 2024.

Selanjutnya, 7,2 persen responden menilai waktu persiapan yang sedikit menjadi penghambat pelaksanaan Pemilu.

Adapun sebanyak 6,6 persen menjawab tidak tahu, 0,7 persen menilai adanya masalah internal, 0,3 persen menjawab tak ada hambatan pelaksanaan Pemilu dan 0,1 persen menjawab hambatan pelaksanaan Pemilu karena adanya pandemi Covid-19.

Baca juga: Presiden Jokowi Beri 6 Arahan ke KPU, Salah Satunya Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data pendapat melalui telepon. Sebanyak 504 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi berhasil diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Dengan menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com