Kompas.com - 27/05/2022, 03:00 WIB

KOMPAS.com - Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.

Pajak sifatnya memaksa dan pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk perlindungan keamanan, program kesejahteraan sosial, hingga pelayanan kesehatan.

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.

Baca juga: Ini Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Cara Menghitungnya

Berikut penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan:

  • Penggantian atau imbalan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.
  • Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
  • Laba usaha.
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
    • Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
    • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
    • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan.
    • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  • Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  • Keuntungan karena pembebasan utang.
  • Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
  • Premi asuransi.
  • Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  • Penghasilan dari usha berbasis syariah.
  • Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
  • Surplus Bank Indonesia.

 

Referensi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Nasional
Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Nasional
Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Nasional
LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

Nasional
Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Nasional
Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Nasional
Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Nasional
Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Nasional
Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Nasional
Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Nasional
Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Nasional
Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Nasional
Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Nasional
Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.