Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, "Bersahabat" di Pemerintahan

Menteri superior

Kendati demikian, borongan jabatan Luhut dari Jokowi itu juga dinilai wajar menimbulkan kritik. Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi mengatakan, keputusan Jokowi ini sebenarnya tidak baik secara manajemen birokrasi.

Sebab menurut dia, pekerjaan yang bertumpuk kepada satu orang tidak akan maksimal dikerjakan, baik dari aspek fungsional dan aspek kelembagaan. Apalagi, jika tugas yang diberikan Jokowi ke Luhut bukan ranah seorang Menko Maritim dan Investasi.

"Publik akan bertanya-tanya apakah memang tidak ada lagi sosok yang kompeten selain Luhut?" kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Di sisi lain, Ari menilai penunjukan Luhut untuk menjabat berbagai posisi di pemerintahan semakin menegaskan bahwa dia bukan menteri biasa.

"Memang sudah berkategorikan 'menteri superior' alias perdana menteri," ujarnya.

Namun begitu, Ari pun setuju jika sikap Jokowi ini merupakan bentuk kepercayaan presiden terhadap Luhut.

"Bisa jadi memang Luhut satu-satunya sosok yang dipercaya Jokowi terkait persoalan yang perlu penanganan dengan cepat dan urgent. Bisa pula karena Jokowi tidak percaya dengan Menteri Perdagangan apalagi dengan Menko Perekonomian," kata dia.

Hanya membantu

Luhut sendiri mengaku, dirinya hanya diperbantukan untuk mengatasi persoalan minyak goreng.

Dia membantah bahwa tugas yang diberikan presiden ke dirinya lebih banyak ketimbang menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng yang Melibatkan Lin Che Wei dan Deretan Fakta Barunya

Luhut yakin urusan minyak goreng di tanah air akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.

Pemerintah juga akan terus memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri.

Oleh karenanya, Luhut mengaku tak terlalu mempersoalkan kritik sejumlah pihak atas tugas barunya mengurus sengkarut minyak goreng.

"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Sementara, menurut Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, Luhut diminta langsung oleh presiden untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kata Jodi, Luhut tak sendiri. Dia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.