Padahal, sebelum memutuskan mundur, Luhut menempati jabatan strategis di Golkar sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.
"Ketika Golkar bergabung dengan Gerindra, saya sudah pamit secara baik-baik kepada Ketua Umum Golkar. Secara perorangan, dan didukung sejumlah purnawirawan, tokoh masyarakat, untuk tetap menjadi pendukung Jokowi," kata Luhut, 20 Mei 2014.
Hengkang dari Golkar, Luhut langsung masuk ke barisan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Dia menjabat sebagai pengarah tim pemenangan.
Jerih payah Luhut terbayar tuntas. Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15 persen.
Baca juga: Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022
Pada awal pemerintahan Jokowi-JK, Luhut langsung diberi mandat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan menjabat selama 31 Desember 2014 sampai 2 September 2015. Jabatan ini baru ada di era Jokowi.
Setelahnya, Luhut dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menjabat selama hampir satu tahun, yaitu 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.
Lepas dari Menko Polhukam, Luhut ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Jabatan itu diembannya sejak 27 Juli 2016 hingga akhir pemerintahan Jokowi-JK.
Luhut dipercaya mengemban jabatan yang sama pada pemerintahan Jokowi yang kedua. Bahkan, kewenangan kementerian yang ia pimpin diperluas menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Sejak Kabinet Indonesia Maju dibentuk Jokowi-Ma'ruf Amin pada 23 Oktober 2019, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Jabatan itu masih ia emban hingga kini.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, banyaknya jabatan yang diamanatkan Jokowi ke Luhut tak lepas dari sejarah kedekatan keduanya.
Luhut dan Jokowi sudah menjalin kerja sama bisnis sejak belasan tahun silam. Oleh karenanya, tak heran jika presiden kini memberikan kepercayaan yang besar pada Luhut.
"Dari pengalaman kerja sama di bisnis tersebut sangat mungkin tertanam rasa trust satu sama lain," katanya kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2022).
Bawono menilai, wajar jika saat ini Jokowi merasa bahwa sosok Luhut bisa diandalkan untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di birokrasi.
Baca juga: Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres
Dia mengatakan, penunjukan Luhut dalam berbagai posisi strategis, terutama untuk mengatasai bermacam hambatan birokrasi juga bisa dibaca sebagai bentuk sindiran presiden terhadap elite-elite partai di kabinet.
"Elite-elite partai di kabinet boleh jadi dinilai oleh presiden tidak memiliki kapasitas mumpuni dalam mengatasi hambatan-hambatan birokrasi dalam rangka mempercepat dari akselerasi berbagai program pembangunan," katanya.