Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, "Bersahabat" di Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi menuai sorotan.

Ini karena tugas baru Luhut yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Oleh presiden, dia dipercaya menangani sengkarut minyak goreng.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan terakhir persoalan minyak goreng belum juga selesai. Harga minyak masih mahal dan stoknya masih langka di sejumlah daerah.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

Luhut pun panen kritik atas tugas barunya ini. Sebab, bukan sekali ini saja dia ditunjuk Jokowi untuk mengemban jabatan lain di pemerintahan, di luar kursi menteri.

Sebutlah Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, hingga Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, seluruhnya Jokowi percayakan pada Luhut.

Atas sederet jabatan itu, Luhut dinilai sebagai menteri superior, bahkan menteri segala urusan.

Namun demikian, sejumlah pihak memandang, jabatan yang diborong Luhut itu tak lepas dari rasa kepercayaan Jokowi yang besar pada sosok purnawirawan Kopassus TNI AD ini.

Berawal dari bisnis

Kedekatan antara Luhut dengan Jokowi bukan baru-baru ini saja terjalin. Keduanya telah mengenal sejak 14 tahun silam.

Peneliti Lowy Institute, Aaron L Connelly, dalam jurnalnya yang berjudul Indonesia Foreign Policy Under President Jokowi menyebutkan, Luhut dan Jokowi saling mengenal pada tahun 2008.

Kala itu, Luhut tengah mencari pihak yang dapat mengubah kayu mentah dari konsesi hutan miliknya di Kalimantan menjadi produk jadi.

Luhut lantas diperkenalkan dengan Jokowi, eksportir furnitur yang saat itu baru saja terpilih menjadi Wali Kota Solo. Mulai saat itulah, kerja sama bisnis antara keduanya terjalin.

Sosok Luhut akhirnya dekat dengan Jokowi. Luhut yang kala itu telah menjadi petinggi Partai Golkar bahkan disebut-sebut menjadi penasihat politik Jokowi.

Luhut menjadi "orang belakang" Jokowi yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Bahkan, kala itu Luhut rela mundur dari Partai Golkar demi mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden. Sebab, pada Pilpres 2014, Golkar mendukung pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Padahal, sebelum memutuskan mundur, Luhut menempati jabatan strategis di Golkar sebagai wakil ketua dewan pertimbangan partai.

"Ketika Golkar bergabung dengan Gerindra, saya sudah pamit secara baik-baik kepada Ketua Umum Golkar. Secara perorangan, dan didukung sejumlah purnawirawan, tokoh masyarakat, untuk tetap menjadi pendukung Jokowi," kata Luhut, 20 Mei 2014.

Hengkang dari Golkar, Luhut langsung masuk ke barisan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Dia menjabat sebagai pengarah tim pemenangan.

Jerih payah Luhut terbayar tuntas. Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15 persen.

Pada awal pemerintahan Jokowi-JK, Luhut langsung diberi mandat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan menjabat selama 31 Desember 2014 sampai 2 September 2015. Jabatan ini baru ada di era Jokowi.

Setelahnya, Luhut dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menjabat selama hampir satu tahun, yaitu 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Lepas dari Menko Polhukam, Luhut ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Jabatan itu diembannya sejak 27 Juli 2016 hingga akhir pemerintahan Jokowi-JK.

Luhut dipercaya mengemban jabatan yang sama pada pemerintahan Jokowi yang kedua. Bahkan, kewenangan kementerian yang ia pimpin diperluas menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sejak Kabinet Indonesia Maju dibentuk Jokowi-Ma'ruf Amin pada 23 Oktober 2019, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves). Jabatan itu masih ia emban hingga kini.

Trust Jokowi

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, banyaknya jabatan yang diamanatkan Jokowi ke Luhut tak lepas dari sejarah kedekatan keduanya.

Luhut dan Jokowi sudah menjalin kerja sama bisnis sejak belasan tahun silam. Oleh karenanya, tak heran jika presiden kini memberikan kepercayaan yang besar pada Luhut.

"Dari pengalaman kerja sama di bisnis tersebut sangat mungkin tertanam rasa trust satu sama lain," katanya kepada Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Bawono menilai, wajar jika saat ini Jokowi merasa bahwa sosok Luhut bisa diandalkan untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di birokrasi.

Dia mengatakan, penunjukan Luhut dalam berbagai posisi strategis, terutama untuk mengatasai bermacam hambatan birokrasi juga bisa dibaca sebagai bentuk sindiran presiden terhadap elite-elite partai di kabinet.

"Elite-elite partai di kabinet boleh jadi dinilai oleh presiden tidak memiliki kapasitas mumpuni dalam mengatasi hambatan-hambatan birokrasi dalam rangka mempercepat dari akselerasi berbagai program pembangunan," katanya.

Menteri superior

Kendati demikian, borongan jabatan Luhut dari Jokowi itu juga dinilai wajar menimbulkan kritik. Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi mengatakan, keputusan Jokowi ini sebenarnya tidak baik secara manajemen birokrasi.

Sebab menurut dia, pekerjaan yang bertumpuk kepada satu orang tidak akan maksimal dikerjakan, baik dari aspek fungsional dan aspek kelembagaan. Apalagi, jika tugas yang diberikan Jokowi ke Luhut bukan ranah seorang Menko Maritim dan Investasi.

"Publik akan bertanya-tanya apakah memang tidak ada lagi sosok yang kompeten selain Luhut?" kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Di sisi lain, Ari menilai penunjukan Luhut untuk menjabat berbagai posisi di pemerintahan semakin menegaskan bahwa dia bukan menteri biasa.

"Memang sudah berkategorikan 'menteri superior' alias perdana menteri," ujarnya.

Namun begitu, Ari pun setuju jika sikap Jokowi ini merupakan bentuk kepercayaan presiden terhadap Luhut.

"Bisa jadi memang Luhut satu-satunya sosok yang dipercaya Jokowi terkait persoalan yang perlu penanganan dengan cepat dan urgent. Bisa pula karena Jokowi tidak percaya dengan Menteri Perdagangan apalagi dengan Menko Perekonomian," kata dia.

Hanya membantu

Luhut sendiri mengaku, dirinya hanya diperbantukan untuk mengatasi persoalan minyak goreng.

Dia membantah bahwa tugas yang diberikan presiden ke dirinya lebih banyak ketimbang menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).

Luhut yakin urusan minyak goreng di tanah air akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.

Pemerintah juga akan terus memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri.

Oleh karenanya, Luhut mengaku tak terlalu mempersoalkan kritik sejumlah pihak atas tugas barunya mengurus sengkarut minyak goreng.

"Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja," kata dia.

Sementara, menurut Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, Luhut diminta langsung oleh presiden untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kata Jodi, Luhut tak sendiri. Dia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.