Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir: Demokrat Punya Sikap Sama dengan Koalisi Indonesia Bersatu

Kompas.com - 13/05/2022, 20:29 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat disebut punya sikap yang sama dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai terbentuknya koalisi itu menujukkan sikap ketiga partai itu menolak wacana penundaan pemilu.

“Mereka berarti tidak mendorong penundaan pemilu dan berkomitmen penuh mendukung Pemilu 2024, seperti halnya Demokrat yang sejak awal mengambil sikap ini,” tutur Herzaky dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Bentuk Koalisi, PPP Hargai Golkar yang Ingin Usung Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024

“Karena dengan berupaya membangun koalisi, berarti ketiga parpol tersebut sudah memantapkan niatnya untuk patuh pada konstitusi dan menjaga amanah reformasi,” kata dia.

Ia pun berharap komitmen Koalisi Indonesia Bersatu terus terjaga hingga Pemilu 2024 berlangsung.

Di sisi lain, lanjut Herzaky, Partai Demokrat masih belum menentukan langkah apakah akan bergabung atau tidak pada koalisi itu.

“Posisi Demokrat masih sangat cair. Pertama, kami masih melihat mood publik dulu. Apakah menginginkan perubahan ataukah keberlanjutan,” ucapnya.

Kedua, Partai Demokrat tidak akan menentukan siapa calon presiden (capres) yang diusungnya sebelum membentuk koalisi.

“Kami tentu ingin mengusung capres yang layak dijual, alias diterima dan bakal dipilih oleh rakyat,” sebut Herzaky.

Herzaky pun menegaskan ingin berkoalisi dengan parpol yang sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kami tidak punya sikap ingin kekuasaan. Kami fokus ingin memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara menang di Pilpres 2024,” pungkasnya.

Sebagai informasi Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk Kamis (12/5/2022) setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Airlangga menyampaikan koalisi ini akan menyiapkan berbagai agenda politik jelang Pemilu 2024.

Tak hanya itu, ketiga partai juga sepakat untuk mengawal dan meneruskan berbagai program strategis Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, pada Sabtu (7/5/2022) Airlangga membuka peluang untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Diprediksi Incar Figur Bakal Capres Minim Dukungan Partai

Hal itu disampaikannya pasca bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di rumah dinasnya Komplek Widya Chandra 3, Nomor 6, Jakarta Selatan.

Airlangga menyampaikan komunikasinya dengan AHY berjalan dengan baik, dan Partai Golkar pun tercatat pernah mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

“Kalau peluang (koalisi) selalu ada, kan berpengalaman juga Partai Golkar mendukung Ayahnya beliau (SBY). Jadi sudah ada track record, jadi kerja sama baik,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com