Kompas.com - 13/05/2022, 18:39 WIB
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022) sore sekitar pukul 18.02 WIB. Ia bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020. KOMPAS.com / IRFAN KAMILWali Kota Ambon Richard Louhenapessy tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022) sore sekitar pukul 18.02 WIB. Ia bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy membantah dijemput paksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia sampaikan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022) sore sekitar pukul 18.02 WIB.

Kepada wartawan, Richard mengaku, baru bisa datang ke kantor KPK setelah melakukan operasi pada kakinya.

Baca juga: KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

"Enggak-enggak, saya operasi kaki," ucapnya memasuki kantor KPK, Jumat sore.

Adapun Richard bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Wali Kota Ambon ini memasuki Gedung Merah Putih KPK didampingi sejumlah petugas keamanan.

Ia tampak menggunakan jaket dengan masker dan topi berwarna putih. Richard sempat menunjukan kakinya yang dilapisi perban untuk membantah dirinya dijemput paksa oleh KPK.

Terpisah, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dilakukan penjemputan paksa.

Menurut Ali, penjemputan paksa oleh tim penyidik dilakukan setelah Richard tidak memenuhi panggilan yang dilakukan secara patut dan sah.

Baca juga: Dijemput Paksa, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tiba di KPK

"Salah satu tersangka tersebut tidak kooperatif. Sehingga tim penyidik KPK dalam proses penjemputan paksa para pihak utamanya satu orang," ujar Ali, Jumat.

KPK memastikan bakal menjelaskan infomasi lengkap perihal, siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan uraian pasal yang disangkakan pada konferensi pers.

Dalam penanganan kasus ini, KPK sempat meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pencegahan keluar negeri terhadap para tersangka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lin Che Wei Diduga Terima Upah Golkan Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Telusuri Siapa di Belakangnya

Lin Che Wei Diduga Terima Upah Golkan Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Telusuri Siapa di Belakangnya

Nasional
Demi Efisiensi, KPU Pastikan Kotak Suara Kardus Dipakai Lagi pada Pemilu 2024

Demi Efisiensi, KPU Pastikan Kotak Suara Kardus Dipakai Lagi pada Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tak Miliki Riwayat Covid-19

Kemenkes: 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Sejarah Penghitungan Pemilu di Indonesia

Sejarah Penghitungan Pemilu di Indonesia

Nasional
Jelang Idul Adha, Ketua DPR Minta PMK pada Hewan Ternak Ditangani Serius

Jelang Idul Adha, Ketua DPR Minta PMK pada Hewan Ternak Ditangani Serius

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kini Tak Perlu Tunjukkan Tes Covid-19, tapi Periksa Suhu Tubuh

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kini Tak Perlu Tunjukkan Tes Covid-19, tapi Periksa Suhu Tubuh

Nasional
Cara Penghitungan Suara DPR, DPRD, dan DPD dalam Pemilu

Cara Penghitungan Suara DPR, DPRD, dan DPD dalam Pemilu

Nasional
Mengenal Cara Penghitungan Suara Pilpres di Indonesia

Mengenal Cara Penghitungan Suara Pilpres di Indonesia

Nasional
Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Nasional
Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Nasional
Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Nasional
Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.