Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahapan Pemilu 2024 Segera Dimulai, Wapres Minta Seluruh Menteri Fokus Kerja

Kompas.com - 12/05/2022, 17:28 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta seluruh menteri untuk tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022.

"Yang penting seperti presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus, itu jangan tinggalkan pekerjaan," kata Ma'ruf usai memimpin rapat Pleno Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan, rapat pleno ini dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan presiden terkait DBON agar para atlet nasional berprestasi di tingkat dunia.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Maruf Amin Gantikan Tugas Hariannya Selama Sepekan

Ia mengatakan, para atlet memiliki talenta cukup baik sehingga diperlukan pembinaan yang lebih baik.

"Jadi ini akan menyangkut masalah anggaran, baik yang menyangkut anggaran spesifik maupun supporting dari berbagai pihak yaitu dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dari swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini menjadi kelihatannya bukan menjadi masalah besar yang dihadapi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, hal yang cukup krusial dalam DBON ini adalah upaya untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan menumbuhkan budaya olahraga.

"Ini yang akan kita bangun dan itu saya kira yang sedang kita siapkan, itu bagian dari desain besar olahraga nasional kita, itu barangkali ya," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini meski pemungutan suara baru digelar 14 Februari 2024. Ia pun meminta jajarannya untuk tetap fokus bekerja.

Baca juga: Pemilu 2024 dan Sentilan Jokowi agar Para Menteri Fokus Bekerja

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," kata presiden.

Baca juga: Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Menteri Harus Fokus Kerja

Adapun gelaran Pemilu 2024 sempat menjadi polemik setelah muncul wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Namun demikian, presiden telah angkat bicara terkait ini. Jokowi memastikan bahwa hari pemungutan suara pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati Dewan Perwakila Rakyat (DPR), pemerintah, dan penyelenggara pemilu, yakni 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com