Kompas.com - 10/05/2022, 10:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja, terutama dalam memuluskan tahapan Pemilu 2024 yang dimulai sebentar lagi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022, Menteri Harus Fokus Kerja

Dia pun mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik.

Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ucap presiden.

Terkait kerja para menteri, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengatakan, sudah sepatutnya menteri melanggengkan agenda-agenda presiden.

Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden, pengangkatan dan pemberhentiannya pun dilakukan oleh presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif presiden," ujar dia pada Minggu (8/5/2022).

Ia juga mengatakan, seorang menteri wajib mematuhi koridor kewenangannya dan menghindari konflik kepentingan politik maupun pribadi.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan manuver sejumlah menteri di tengah tahun politik.  

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

RUU 3 Provinsi di Papua Disahkan, Polri Akan Bentuk 3 Polda Baru

Nasional
Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

Komisi III DPR Rapat Dengar Pendapat soal Legalisasi Ganja Medis, Ini Hasilnya

Nasional
Diundang Rapat ke DPR, Santi Warastuti Optimistis soal Aturan Ganja Medis untuk Pengobatan Anaknya

Diundang Rapat ke DPR, Santi Warastuti Optimistis soal Aturan Ganja Medis untuk Pengobatan Anaknya

Nasional
Ditanya soal Hasil Pertemuan Jokowi-Zelensky, Wapres: Presiden yang Akan Umumkan

Ditanya soal Hasil Pertemuan Jokowi-Zelensky, Wapres: Presiden yang Akan Umumkan

Nasional
ICW Desak Komposisi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli Bebas dari Konflik Kepentingan

ICW Desak Komposisi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli Bebas dari Konflik Kepentingan

Nasional
Kontras Catat 36 Kasus Polisi Menembak di Luar Hukum, Mayoritas Pelaku Anggota Polres

Kontras Catat 36 Kasus Polisi Menembak di Luar Hukum, Mayoritas Pelaku Anggota Polres

Nasional
Kepada Jokowi, Zelensky: Kehadiran Ukraina di KTT G20 Tergantung Situasi Keamanan

Kepada Jokowi, Zelensky: Kehadiran Ukraina di KTT G20 Tergantung Situasi Keamanan

Nasional
RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi

RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi

Nasional
Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Ingin Jadi Bagian Akhiri Polarisasi

Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto Ingin Jadi Bagian Akhiri Polarisasi

Nasional
Curhat Peternak soal PMK ke Wapres: Sapi Enggak Enak Makan, Kami Juga Enggak Enak Makan

Curhat Peternak soal PMK ke Wapres: Sapi Enggak Enak Makan, Kami Juga Enggak Enak Makan

Nasional
Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

Kasus Mardani Maming, KPK Telah Periksa 9 Saksi yang Menguatkan Penyidikan

Nasional
Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Nasional
Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Nasional
Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.