Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Anjurkan Kantor Lakukan WFH 1-2 Minggu Ini untuk Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 09/05/2022, 16:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menganjurkan pelaksanaan kegiatan perkantoran di rumah atau work from home (WFH) dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19 setelah masyarakat menjalankan kegiatan mudik Lebaran 2022.

"Kita menganjurkan untuk WFH satu hingga dua minggu ini. Pengaturan 50 persen atau berapa persen kita serahkan ke kantor (masing-masing)," ujar Luhut usai rapat evaluasi PPKM di Istana Negara, Senin (9/5/2022).

"Karena hampir dua minggu kita begitu padat, walau sampai saat ini belum lihat ada kenaikan (jumlah kasus Covid-1). Kalau dua minggu setelah ini baru kita tentukan," lanjutnya.

Baca juga: Dimulai Hari Ini, Tjahjo Pastikan Pelaksanaan WFH ASN Tak Ganggu Layanan Publik

Dia mengatakan, pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam satu hingga dua minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan mudik Lebaran 2022 sangat sukses.

Baca juga: Mekanisme WFH ASN, Wajib Laporkan Hasil Pekerjaan Lewat Aplikasi

Tetapi, dia mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak jemawa karena potensi penularan Covid-19 masih ada.

"(Mudik) Ya sangat sukses kita bilang. Tapi kita tidak bisa jemawa dengan ini. Anything could happen. Seperti Amerika kasusnya bisa tinggi tiba-tiba 100.000 kasus per hari," tuturnya.

Luhut pun menegaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tetap diberlakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Bulog Mau Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Mentan Minta Optimalkan Potensi Domestik

Nasional
Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Kecewa Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, DPR: Desas-desusnya Dijual

Nasional
Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Menkominfo Benarkan Pusat Data Nasional Alami Gangguan, Pelayanan Publik Terdampak

Nasional
Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Eks Wakapolri Pertanyakan Prosedur Penangkapan Pegi dalam Kasus Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan 'Kartu Mati' untuk Pilkada Jakarta 2024

Gerindra Sebut Ridwan Kamil Bukan "Kartu Mati" untuk Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Jokowi Panggil Menkeu Hingga Gubernur BI, Bahas Kurs Rupiah yang Makin Melemah

Nasional
Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Gerindra Sebut Tak Bisa Paksa Golkar Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tapi Ingatkan...

Nasional
Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Kubu Hasto Laporkan Lagi Penyidik KPK Ke Dewas

Nasional
Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Isak Ibunda Pegi: Kami Orang Miskin, Dizalimi, Tanpa Pegi Siapa yang Beri Makan?

Nasional
BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap 'In Vivo' pada Hewan

BPOM: Uji Keamanan Kratom dalam Tahap "In Vivo" pada Hewan

Nasional
Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Hukuman Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Lewat 'Anda Sips', Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Lewat "Anda Sips", Antam Ajak Anak Sekolah Kumpulkan Botol Plastik dan Tanam Pohon

Nasional
Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Buntut Surat Desakan Muktamar Bocor, Dewan Majelis PPP Gelar Pertemuan

Nasional
Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Indonesia dan Polandia Finalisasi Kerja Sama Penegakan Hukum Lintas Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com