Kompas.com - 09/05/2022, 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, dua sidang lanjutan terkait gugatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Senin (9/5/2022) hari ini ditunda.

“Sidang ditunda (ke) hari Kamis, 12 Mei 2022 jam 13.30 WIB,” kata Hakim Ketua Anwar Usman, dikutip dari siaran langsung persidangan melalui akun resmi YouTube MK, Senin siang, saat menutup sidang.

Berdasarkan berita acara, sidang lanjutan siang ini beragendakan mendengar keterangan ahli dari pemohon pada perkara nomor 25 dan perkara nomor 34.

Baca juga: Majelis Hakim MK Beri Waktu 2 Minggu bagi Busyro Muqoddas dkk Perbaiki Gugatan UU IKN

Pemohon pada perkara nomor 25 terdiri dari Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Muhyiddin Junaidi, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Taufik Bahaudin, Syamsul Balda, Habib Muhsin Al Attas, Agus Muhammad Maksum, M. Mursalim R, Irwansyah, dan Agung Mozin.

Sementara itu, pemohon perkara nomor 34 terdiri dari Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, Nurhayati Djamas, Didin S Damanhuri, Jilal Mardhani, dkk.

“Berdasarkan informasi dari panitera, sampai tadi malam keterangan tertulis dari ahli pemohon nomor 25 itu hanya 1 orang, yaitu Profesor Susi Dwi Harijanti. Hari ini beliau tidak hadir, sehingga keterangannya tidak dibacakan dan dianggap sebagai keterangan ad informandum,” kata Anwar.

Pihak pemohon perkara nomor 25 menyatakan, masih akan ada dua keterangan ahli secara tertulis lagi yang akan dimasukkan.

“Kemudian untuk (perkara) nomor 34 itu akan diagendakan pada sidang yang akan datang, yaitu tanggal 12 Mei 2022 jam 13.30 dengan agenda mendengar keterangan ahli dari pemohon 34,” ujar Anwar.

Baca juga: Sidang Perdana Gugatan UU IKN, MK Soroti 53 Kuasa Hukum yang Terlibat

Sejak disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada 18 Januari, UU IKN digugat ramai-ramai oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari warga adat, tokoh, hingga guru honorer.

Secara umum, gugatan dari berbagai kelompok masyarakat ini serupa, yaitu tidak adanya pelibatan masyarakat dalam penyusunan undang-undang yang dibuat serbakilat ini.

Total, RUU IKN dibahas di DPR hanya 17 hari setelah dikurangi masa reses.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Nasional
Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Nasional
Bupati Pemalang Temui Seseorang di Gedung DPR RI Sebelum Ditangkap, KPK: Belum Ada Bukti Terlibat

Bupati Pemalang Temui Seseorang di Gedung DPR RI Sebelum Ditangkap, KPK: Belum Ada Bukti Terlibat

Nasional
Polisi: Kalaupun Istri Ferdy Sambo Dilecehkan Brigadir J, Bukan Terjadi di Rumah Dinas

Polisi: Kalaupun Istri Ferdy Sambo Dilecehkan Brigadir J, Bukan Terjadi di Rumah Dinas

Nasional
Menanti Pendamping Prabowo Subianto Usai Umumkan Maju jadi Capres 2024...

Menanti Pendamping Prabowo Subianto Usai Umumkan Maju jadi Capres 2024...

Nasional
Marzuki Alie Hadiri Rapimnas Gerindra, Prabowo: Tanda-tanda Ingin Bergabung

Marzuki Alie Hadiri Rapimnas Gerindra, Prabowo: Tanda-tanda Ingin Bergabung

Nasional
Patahkan Tuduhan Pelecehan, Kabareskrim Sebut Brigadir J Baru Masuk Rumah Setelah Dipanggil Sambo, Kemudian Ditembak

Patahkan Tuduhan Pelecehan, Kabareskrim Sebut Brigadir J Baru Masuk Rumah Setelah Dipanggil Sambo, Kemudian Ditembak

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Menangis di Hadapan Anggota Kompolnas Setelah Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Disebut Menangis di Hadapan Anggota Kompolnas Setelah Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bupati Pemalang Sempat Bertemu Seseorang di Gedung DPR Sebelum Terjaring OTT KPK

Bupati Pemalang Sempat Bertemu Seseorang di Gedung DPR Sebelum Terjaring OTT KPK

Nasional
Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Nasional
Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Nasional
Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Nasional
5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

Nasional
Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Nasional
Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.