JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, menilai, Partai Golkar perlu membuka peluang untuk mengusung nama-nama calon presiden (capres) di luar Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
Ini menyusul wacana koalisi Golkar dan Demokrat di Pilpres 2024 mendatang.
Selain Airlangga, menurut Umam, nama-nama yang patut dipertimbangkan misalnya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Airlangga bisa memainkan peran sebagai king maker dalam proses pembentukan koalisi, dengan tetap membuka peluang dirinya sebagai capres sekaligus membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain seperti Anies, Ganjar, atau bahkan AHY," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (9/5/2022).
Baca juga: AHY-Airlangga Bersua, Demokrat Bakal Koalisi dengan Golkar pada 2024?
Menurut Umam, Golkar sebaiknya tidak mengunci nama Airlangga sebagai capres yang hendak mereka usung di Pilpres 2024.
Ini mengingat popularitas dan elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu yang masih rendah. Dalam survei sejumlah lembaga, elektabilitas Airlangga berkisar di angka 1 persen.
Jika Golkar-Demokrat nekat mengusung Airlangga sebagai capres, Umam memprediksi, parpol-parpol medioker seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enggan bergabung dengan koalisi.
"Kecuali partai-partai itu 'dibeli suaranya' dengan model politik transaksional seperti yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu," ucap Umam.
Baca juga: Temui Airlangga Hartarto, AHY: Kami Ingin Terus Membangun Silaturahmi
Umam menekankan, perihal nama capres akan menjadi problem koalisi Golkar-Demokrat seandainya nama-nama tokoh lain tak dipertimbangkan.
Jika upaya mengusung Ganjar tak memungkinkan karena berpotensi menciptakan resistensi politik dari PDI Perjuangan, menurut Umam, pasangan Anies-AHY bisa menjadi alternatif.
Sebab, menurut survei berbagai lembaga, kedua sosok tersebut memiliki bekal elektabilitas cukup sebagai capres dan cawapres.
Jika basis koalisi Golkar-Demokrat menguat, lanjut Umam, tidak menutup kemungkinan Nasdem, PAN, PPP, bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut dalam gerbong koalisi.
"Maka Golkar bisa ikut menjadi jangkar sekaligus motor utama pengusung skema capres-cawapres potensial ke depannya, agar memastikan Golkar tetap berada di pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan," kata dia.
Lebih lanjut, Umam berpandangan, peluang koalisi Golkar dan Demokrat terbuka lebar.
Apalagi, keduanya merupakan partai nasionalis-tengah yang cenderung tidak terjebak di antara dua arus mainstream kiri (PDI-P) dan mainstream kanan (PKS dan Gerindra) sebagaimana tercermin dalam Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019.