Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagian Besar Pemudik Belum Kembali, Menhub Khawatir Akan Menumpuk di Tanggal 9

Kompas.com - 07/05/2022, 12:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jumlah pemudik pengguna kendaraan pribadi yang kembali ke daerah domisili baru sekitar 36 persen.

"64 persen sisanya belum kembali ke Jakarta atau Surabaya," ujar Budi, dikutip Antara, Sabtu (7/5/2022).

Saat memberikan keterangan, Budi Karya diketahui tengah menghadiri peresmian pengoperasian terminal bus di tiga daerah di Jawa Tengah sekaligus memberangkatkan pemudik yang akan kembali ke Semarang.

Baca juga: Bandara Sentani Jayapura Masih Sepi, Puncak Arus Balik Diprediksi Minggu

Melihat angka tersebut, Budi Karya cukup khawatir puncak arus balik mudik Lebaran pada 7 hingga 9 Mei 2022 ini bakal sangat padat.

Bahkan, sekalipun kepolisian sudah melakukan rekayasa lalu lintas berupa membuka skema satu arah alias one way, Budi Karya masih ragu kebijakan itu dapat mengurai kepadatan volume kendaraan.

Oleh sebab itu, Budi Karya pun mengimbau para pemudik untuk menunda kepulangan ke daerah domisili setelah tanggal 9 Mei 2022.

"Pulang Senin (9/5), Selasa (10/5), atau Rabu (11/5). Pemerintah sudah memberikan hak cuti," kata dia.

Baca juga: AP I: Hari Minggu Puncak Arus Balik Penumpang Pesawat Udara

Dengan begitu, tidak akan terjadi penumpukan kendaraan terlalu banyak dalam suatu waktu.

"Dari Semarang, Solo, Senin (9/5) baru balik. Harapannya yang pulang tidak sampai 64 persen," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com