Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Buka Pendaftaran Peserta Didik Baru

Kompas.com - 05/05/2022, 18:32 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru, baik di satuan pendidikan menengah maupun satuan pendidikan tinggi.

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tersebut diamanatkan BRSDM lewat Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP).

Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta mengatakan, Pusdik KP terdiri dari sembilan satuan pendidikan menengah dan 11 satuan pendidikan tinggi.

Adapun sembilan satuan pendidikan menengah, yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), yaitu SUPM Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kotaagung, SUPM Tegal, SUPM Pontianak, SUPM Bone, SUPM Kupang, SUPM Waiheru, dan SUPM Sorong.

Baca juga: Lewat Penguatan Pendidikan Vokasi di SUPM Tegal, Kementerian KP Berupaya Tingkatkan Kemampuan SDM

Sementara itu, satuan pendidikan tinggi Pusdik KP terdiri dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Dumai, PKP Karawang, PKP Pangandaran, PKP Sidoarjo, PKP Jembrana, PKP Bitung, PKP Bone, PKP Kupang, PKP Sorong, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

“Melalui satuan-satuan pendidikan tersebut diselenggarakan pendidikan vokasi yang memberikan porsi praktek 70 persen dan teori 30 persen. Untuk biaya pendidikan tiap satuan akan disubsidi oleh negara,” ujar Nyoman.

Ia menjelaskan, minimal peserta sebanyak 55 persen merupakan anak pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan petambak garam dengan biaya pendidikan gratis.

Para lulusannya, kata dia, tak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi dan keahlian berstandar nasional serta internasional.

Baca juga: Dirjen PDSPKP: Strategi Menteri Trenggono Tingkatkan Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan

Adapun sertifikat kompetensi dan keahlian itu telah diakui oleh dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri, sesuai bidangnya masing-masing.

“Mereka dicetak bukan hanya menjadi tenaga kerja profesional, tetapi lebih diarahkan juga sebagai wirausaha di sektor kelautan dan perikanan,” jelas Nyoman.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusdik KP, Bambang Suprakto mengatakan, pendaftaran SUPM pada 2022 diselenggarakan pada Selasa (26/4/2022) hingga Jumat (10/6/2022).

Pendaftaran PKP Sidoarjo, sebut dia, diselenggarakan pada Rabu (27/4/2022) 27 April hingga Senin (27/6/2022).

Baca juga: Kementerian KP Terima Sertifikat Tanah Politeknik AUP dari BPN

“Adapun pendaftaran Politeknik AUP, PKP lainnya, dan Akademi Komunitas Wakatobi pada Senin (9/5/2022) hingga Jumat (1/7/2022),” ucap Bambang.

Untuk jalur penerimaan peserta didik, lanjut dia, dilaksanakan melalui jalur umum dan jalur khusus.

Jalur umum terbuka diperuntukkan kepada pendaftar yang berasal dari masyarakat umum.

“Sedangkan jalur khusus terbuka untuk peserta yang berasal dari anak pelaku utama kelautan dan perikanan,” imbuh Bambang.

Baca juga: Lima Program Strategis Bioeconomy Kelautan

Khusus untuk pendidikan menengah, lanjut dia, Pusdik KP pada 2022 membuka pendaftaran di lima SUPM, yaitu Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, dan Waiheru.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan penerimaan peserta didik Kementerian KP Tahun 2022 dapat diakses melalui website pentaru.kkp.go.id.

Meningkatkan kapasitas SDM

Kementerian KP mengungkapkan pendaftaran peserta didik baru di lingkup satuan pendidikannya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Seperti diketahui, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Baca juga: Jokowi: Sudah Saatnya Negosiasi Batas Maritim dan Darat Indonesia-Malaysia Diintensifkan

Tak hanya itu, negara berjuluk maritim itu juga memiliki luas laut mencapai 70 persen dengan menyimpan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal serta berkelanjutan, diperlukan SDM yang unggul.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pendidikan di lingkungan Kementerian KP menerapkan sistem pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

Keberadaan pendidikan vokasi tersebut, kata dia, untuk mencetak lulusan unggul, siap kerja, dan dapat diterima dengan mudah di dunia usaha dan industri, serta berwirausaha.

Baca juga: Manajemen Sumber Daya Manusia: Tujuan dan Fungsinya

"Dunia usaha dan industri akan tumbuh jika sumber daya manusianya unggul, berkembang serta berkualitas sesuai yang diperlukan,” ujar Trenggono.

Oleh karenanya, lanjut dia, peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan menjadi prioritas dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sebagai langkah lebih lanjut, Trenggono mengungkapkan, Kementerian KP berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan.

Salah satu komitmen itu diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana teaching factory.

Baca juga: Lewat Penguatan Pendidikan Vokasi di SUPM Tegal, Kementerian KP Berupaya Tingkatkan Kemampuan SDM

Dengan begitu akan memungkinkan peserta didik dapat merasakan langsung lingkungan dan suasana kerja.

Untuk itu, setiap tahun Kementerian KP memberikan kesempatan kepada putra dan putri Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti pendidikan vokasi pada satuan pendidikan di lingkungan tersebut.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com