Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dinilai Mesti Genjot Elektabilitas Prabowo yang Menurun

Kompas.com - 26/04/2022, 13:33 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra dinilai punya pekerjaan rumah untuk melakukan evaluasi terhadap strategi politik mereka buat mengerek elektabilitas atau keterpilihan sang Ketua Umum, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, terdapat perbedaan yang tajam antara tingkat elektabilitas dan popularitas Prabowo yang didapat melalui hasil survei.

Bawono mengatakan, jika merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat popularitas Prabowo Subianto sudah di atas 96 persen. Hal itu menandakan hampir seluruh pemilih di Indonesia mengenal beliau

Akan tetapi, kata Bawono, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto saat justru berada di kisaran angka 30 persen.

"Hal ini dapat menjadi acuan bagi kerja-kerja politik dari Partai Gerindra untuk bagaimana membuat Prabowo lebih disukai lagi oleh para pemilih," kata Bawono dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Selasa (26/4/2022).

Bawono mengatakan, tingkat keterpilihan turut menentukan penerimaan seorang figur politik di mata masyarakat. Maka dari itu menurut dia, meski popularitas Prabowo sangat tinggi bukan berarti menjadi pertanda semua masyarakat mau memilihnya jika maju sebagai calon presiden.

"Karena kan orang tidak mungkin akan memilih seorang bakal calon kalau dia tidak suka terhadap bakal calon itu, meskipun mengenal bakal calon itu," ujar Bawono.

Bawono memaparkan dalam simulasi Indikator Politik Indonesia, ada tiga nama yang masih menempati posisi tiga teratas dalam hal elektabilitas. Hal itu tidak berbeda jauh dari temuan survei pada Desember 2021 silam.

Menurut Bawono, dari hasil simulasi terlihat Prabowo Subianto menempati posisi elektabilitas tertinggi dengan 32.7 persen. Posisi di bawah Prabowo ditempati Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 30.8 persen dan Anies Baswedan dengan elektabilitas 24.9 persen.

Bawono mengatakan, apabila dibandingkan survei pada Desember 2021, terlihat dukungan terhadap Prabowo cenderung melemah. Pada survei Desember 2021 lalu elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 35.4 persen.

Bawono memaparkan perkiraan penyebab yang membuat elektabilitas Prabowo menurun. Menurut dia, kemungkinan besar ada kekecewaan dari sebagian besar pemilih Prabowo Subianto di dalam pilpres 2019 lalu karena pilihan mereka justru memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Konsekuensi dari hal itu juga adalah kelompok publik merasa tidak puas terhadap pemerintahan saat ini pun tidak akan lagi menjadikan Prabowo Subianto sebagai preferensi pilihan politik mereka," ujar Bawono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com