Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Sorotan, Ini Pernyataan Erick Thohir soal Mafia Bibit di Sektor Pertanian

Kompas.com - 25/04/2022, 14:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal mafia bibit di sektor pertanian di menjadi sorotan.

Pasalnya, pernyataan itu disampaikan Erick secara tiba-tiba di tengah publik. Tudingan Erick itu pun menuai respons keras dari elite partai politik, khususnya Nasdem yang menempatkan kadernya di kursi Menteri Pertanian saat ini.

Baca juga: Nasdem Akan Desak Mentan Mundur jika Tudingan Erick Thohir Soal Mafia Bibit Terbukti

Lantas, seperti apa pernyataan Erick terkait mafia bibit tersebut?

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu (23/4/2022), Erick mengatakan bahwa keberadaan mafia menyebabkan banyak petani mendapatkan bibit yang salah sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik.

"Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik," kata Erick dilihat dari tayangan YouTube Directorate of Innovation and Corporation Unpad.

Kendati demikian, Erick tak merinci siapa mafia bibit yang ia maksud. Namun, dia mengatakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal mendampingi dan memberikan pupuk tepat waktu serta bibit yang tepat agar petani menghasilkan tanaman yang baik.

Tak hanya itu, melalui program Makmur PT Pupuk Indonesia, pemerintah mendukung pembiayaan untuk petani yang disalurkan melalui berbagai bank himpunan negara (himbara).

Ada pula program asuransi gagal panen bagi petani yang dibuat pemerintah bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero).

Baca juga: Jokowi Tegur Menkes, Mentan, dan Menteri BUMN karena Bawahan Banyak Impor

Program-program itu, lanjut Erick, demi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Yang namanya selama ini petani adalah objek, sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan. Kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman," kata dia.

Bibit bersertifikat palsu

Sementara, dikonfirmasi terkait hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pengalaman sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.

Bibit bersertifikat palsu itu sangat merugikan para petani karena berdampak besar pada hasil komoditas mereka.

Hal ini, kata Arya, juga akan merugikan BUMN karena memengaruhi volume pasokan komoditas pertanian dan perkebunan ke pabrik-pabrik BUMN.

“Kondisi inilah yang membuat Kementrian BUMN mendorong kerja sama untuk sinkronisasi data dan teknis dengan Kementerian Pertanian sehingga di satu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik, di sisi lain target produksi tercapai," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Mentan Pastikan Stok Bahan Pangan Pokok Aman hingga Lebaran

Arya menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi sektor pertanian.

BUMN-BUMN yang banyak bekerja di sektor pertanian pun kini tengah melakukan pembenahan dan sinkronisasi data.

Selain itu, dilakukan kerja sama teknis lainnya seperti pengadaan bibit. Arya mengatakan, bibit pertanian menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik.

"Seperti diketahui, BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit menjadi bagian penting untuk pengembangan perkebunan," kata Arya.

"Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian sehingga para petani menadapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi," tuturnya.

Dipertanyakan Nasdem

Menanggapi ini, Partai Nasdem meminta Erick Thohir menjelaskan secara spesifik mengenai tudingan mafia bibit yang ia maksud.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan, partainya akan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatannya jika tudingan Erick terbukti benar.

"Kalau hal itu ada (mafia bibit), maka Nasdem akan mendesak Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah mencederai misi pengabdian restorasi yang diamanatkan oleh partai kepada beliau," kata Hermawi dalam siaran pers, Minggu (24/4/2022).

Hermawi mengatakan, Nasdem perlu menanggapi tudingan tersebut karena Syahrul merupakan kader Nasdem yang ditugaskan membantu Presiden Joko Widodo di kabinet.

Baca juga: Poros Demokrat-Nasdem Dianggap Butuh Sosok Capres yang Kuat Supaya Diminati Publik

Dia melanjutkan, jika memang ada bukti kuat terkait dugaan penyimpangan di Kementan, Nasdem akan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan pernyataan Erick yang terkesan tiba-tiba terkait tudingan mafia bibit ini.

"Nasdem juga ingin bertanya kepada Erick Thohir kok ujug-ujug ngomong soal mafia di Kementan. Apakah Erick Thohir sedemikian yakin bahwa di Kementerian BUMN tidak ada mafia?" ujar Hermawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com