Salin Artikel

Jadi Sorotan, Ini Pernyataan Erick Thohir soal Mafia Bibit di Sektor Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal mafia bibit di sektor pertanian di menjadi sorotan.

Pasalnya, pernyataan itu disampaikan Erick secara tiba-tiba di tengah publik. Tudingan Erick itu pun menuai respons keras dari elite partai politik, khususnya Nasdem yang menempatkan kadernya di kursi Menteri Pertanian saat ini.

Lantas, seperti apa pernyataan Erick terkait mafia bibit tersebut?

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu (23/4/2022), Erick mengatakan bahwa keberadaan mafia menyebabkan banyak petani mendapatkan bibit yang salah sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik.

"Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik," kata Erick dilihat dari tayangan YouTube Directorate of Innovation and Corporation Unpad.

Kendati demikian, Erick tak merinci siapa mafia bibit yang ia maksud. Namun, dia mengatakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal mendampingi dan memberikan pupuk tepat waktu serta bibit yang tepat agar petani menghasilkan tanaman yang baik.

Tak hanya itu, melalui program Makmur PT Pupuk Indonesia, pemerintah mendukung pembiayaan untuk petani yang disalurkan melalui berbagai bank himpunan negara (himbara).

Ada pula program asuransi gagal panen bagi petani yang dibuat pemerintah bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero).

Program-program itu, lanjut Erick, demi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Yang namanya selama ini petani adalah objek, sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan. Kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman," kata dia.

Bibit bersertifikat palsu

Sementara, dikonfirmasi terkait hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pengalaman sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.

Bibit bersertifikat palsu itu sangat merugikan para petani karena berdampak besar pada hasil komoditas mereka.

Hal ini, kata Arya, juga akan merugikan BUMN karena memengaruhi volume pasokan komoditas pertanian dan perkebunan ke pabrik-pabrik BUMN.

“Kondisi inilah yang membuat Kementrian BUMN mendorong kerja sama untuk sinkronisasi data dan teknis dengan Kementerian Pertanian sehingga di satu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik, di sisi lain target produksi tercapai," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Arya menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi sektor pertanian.

BUMN-BUMN yang banyak bekerja di sektor pertanian pun kini tengah melakukan pembenahan dan sinkronisasi data.

Selain itu, dilakukan kerja sama teknis lainnya seperti pengadaan bibit. Arya mengatakan, bibit pertanian menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik.

"Seperti diketahui, BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit menjadi bagian penting untuk pengembangan perkebunan," kata Arya.

"Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian sehingga para petani menadapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi," tuturnya.

Dipertanyakan Nasdem

Menanggapi ini, Partai Nasdem meminta Erick Thohir menjelaskan secara spesifik mengenai tudingan mafia bibit yang ia maksud.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan, partainya akan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatannya jika tudingan Erick terbukti benar.

"Kalau hal itu ada (mafia bibit), maka Nasdem akan mendesak Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah mencederai misi pengabdian restorasi yang diamanatkan oleh partai kepada beliau," kata Hermawi dalam siaran pers, Minggu (24/4/2022).

Hermawi mengatakan, Nasdem perlu menanggapi tudingan tersebut karena Syahrul merupakan kader Nasdem yang ditugaskan membantu Presiden Joko Widodo di kabinet.

Dia melanjutkan, jika memang ada bukti kuat terkait dugaan penyimpangan di Kementan, Nasdem akan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan pernyataan Erick yang terkesan tiba-tiba terkait tudingan mafia bibit ini.

"Nasdem juga ingin bertanya kepada Erick Thohir kok ujug-ujug ngomong soal mafia di Kementan. Apakah Erick Thohir sedemikian yakin bahwa di Kementerian BUMN tidak ada mafia?" ujar Hermawi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/14410241/jadi-sorotan-ini-pernyataan-erick-thohir-soal-mafia-bibit-di-sektor

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Ingin Pastikan Bukan Pelaku Utama, LPSK Segera Temui Bharada E

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.