Salin Artikel

Jadi Sorotan, Ini Pernyataan Erick Thohir soal Mafia Bibit di Sektor Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal mafia bibit di sektor pertanian di menjadi sorotan.

Pasalnya, pernyataan itu disampaikan Erick secara tiba-tiba di tengah publik. Tudingan Erick itu pun menuai respons keras dari elite partai politik, khususnya Nasdem yang menempatkan kadernya di kursi Menteri Pertanian saat ini.

Lantas, seperti apa pernyataan Erick terkait mafia bibit tersebut?

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu (23/4/2022), Erick mengatakan bahwa keberadaan mafia menyebabkan banyak petani mendapatkan bibit yang salah sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik.

"Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik," kata Erick dilihat dari tayangan YouTube Directorate of Innovation and Corporation Unpad.

Kendati demikian, Erick tak merinci siapa mafia bibit yang ia maksud. Namun, dia mengatakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal mendampingi dan memberikan pupuk tepat waktu serta bibit yang tepat agar petani menghasilkan tanaman yang baik.

Tak hanya itu, melalui program Makmur PT Pupuk Indonesia, pemerintah mendukung pembiayaan untuk petani yang disalurkan melalui berbagai bank himpunan negara (himbara).

Ada pula program asuransi gagal panen bagi petani yang dibuat pemerintah bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero).

Program-program itu, lanjut Erick, demi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Yang namanya selama ini petani adalah objek, sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan. Kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman," kata dia.

Bibit bersertifikat palsu

Sementara, dikonfirmasi terkait hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pengalaman sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.

Bibit bersertifikat palsu itu sangat merugikan para petani karena berdampak besar pada hasil komoditas mereka.

Hal ini, kata Arya, juga akan merugikan BUMN karena memengaruhi volume pasokan komoditas pertanian dan perkebunan ke pabrik-pabrik BUMN.

“Kondisi inilah yang membuat Kementrian BUMN mendorong kerja sama untuk sinkronisasi data dan teknis dengan Kementerian Pertanian sehingga di satu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik, di sisi lain target produksi tercapai," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Arya menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membenahi sektor pertanian.

BUMN-BUMN yang banyak bekerja di sektor pertanian pun kini tengah melakukan pembenahan dan sinkronisasi data.

Selain itu, dilakukan kerja sama teknis lainnya seperti pengadaan bibit. Arya mengatakan, bibit pertanian menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik.

"Seperti diketahui, BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit menjadi bagian penting untuk pengembangan perkebunan," kata Arya.

"Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian sehingga para petani menadapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi," tuturnya.

Dipertanyakan Nasdem

Menanggapi ini, Partai Nasdem meminta Erick Thohir menjelaskan secara spesifik mengenai tudingan mafia bibit yang ia maksud.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan, partainya akan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatannya jika tudingan Erick terbukti benar.

"Kalau hal itu ada (mafia bibit), maka Nasdem akan mendesak Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah mencederai misi pengabdian restorasi yang diamanatkan oleh partai kepada beliau," kata Hermawi dalam siaran pers, Minggu (24/4/2022).

Hermawi mengatakan, Nasdem perlu menanggapi tudingan tersebut karena Syahrul merupakan kader Nasdem yang ditugaskan membantu Presiden Joko Widodo di kabinet.

Dia melanjutkan, jika memang ada bukti kuat terkait dugaan penyimpangan di Kementan, Nasdem akan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas kasus ini.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan pernyataan Erick yang terkesan tiba-tiba terkait tudingan mafia bibit ini.

"Nasdem juga ingin bertanya kepada Erick Thohir kok ujug-ujug ngomong soal mafia di Kementan. Apakah Erick Thohir sedemikian yakin bahwa di Kementerian BUMN tidak ada mafia?" ujar Hermawi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/14410241/jadi-sorotan-ini-pernyataan-erick-thohir-soal-mafia-bibit-di-sektor

Terkini Lainnya

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke