Data Kementerian Pertanian: Minyak Goreng Surplus 716.564 Ton hingga Akhir 2022

JAKARTA, KOMPAS.com – Data Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa ketersediaan minyak goreng dalam negeri melimpah ratusan ribu ton hingga akhir 2022.

Data itu dipaparkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (22/3/2022). Dalam data tersebut, stok minyak goreng diperkirakan surplus 716.564 ton pada akhir 2022.

Tahun ini, produksi minyak goreng dalam negeri diperkirakan mencapai 6.067.350 ton ditambah dengan stok awal 2022 sebanyak 618.590 ton.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan minyak goreng dalam negeri per bulannya diperkirakan 497.448 ton atau 5.969.376 ton per tahun.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Tak Usah Umumkan Nama Mafia Minyak Goreng, Langsung Tangkap!

Syahrul memastikan ketersediaan minyak goreng dan sejumlah komoditas lain aman hingga akhir 2022.

“Untuk beras, jagung, bawang merah, cabai merah, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, ketersediannya diperkirakan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri,” kata Syahrul di dalam rapat.

“Berdasarkan perhitungan prognosa neraca 12 komoditas pangan pokok meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, seperti terlihat pada stok akhir 2022, ketersediaan relatif aman, Bapak-bapak,” lanjutnya.

Pintu impor justru kemungkinan akan dibuka untuk beberapa komoditas yang ketersediaannya tak cukup dipenuhi produksi dalam negeri, yaitu gula konsumsi, daging sapi, bawang putih, dan kedelai.

Dari empat komoditas itu, kedelai kemungkinan bakal paling banyak diimpor, dengan perkiraan 2.842.226 ton untuk menambal defisit 2,5 juta ton kebutuhan kedelai dalam negeri.

Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyebutkan, masalah langka dan mahalnya minyak goreng harus segera dievaluasi pemerintah dari segi regulasi dan iklim niaga.

“Yang harus kita evaluasi adalah, apakah peraturan-peraturan pemerintah ini sudah membangun iklim orang berdagang maupun investasi yang baik?” kata Gobel kepada wartawan, Selasa.

“Ini yang pemerintah harus evaluasi, terhadap semua kebijakan dan peraturannya. Menurut saya, persoalan pertama itu ada di peraturan pemerintah sendiri,” lanjut dia.