Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Perubahan Konstitusi, PPP Nilai Pemilu Digelar 2024

Kompas.com - 22/04/2022, 15:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menganggap pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memperjelas pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurutnya,  Pemilu 2024 akan terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu 14 Februari 2024.

"Jadi sebenarnya, kalau bagi PPP, sudah clear ini (soal Pemilu)," kata Baidowi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek ini menerangkan, partainya sejak awal sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Fadli Zon Sepakat dengan Megawati, Polemik Penundaan Pemilu Tidak Seharusnya Ada

PPP disebut tetap taat pada konstitusi yang mengatur bahwa pelaksanaan pemilu digelar lima tahun sekali.

"Dan sampai hari ini, belum ada perubahan konstitusi. Presiden Jokowi pun telah menegaskan pelaksanaan pemilu konsisten tahun 2024," ujarnya.

Selain itu, pemilu 2024 juga tetap akan terlaksana berkaca pada pelantikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Adapun KPU dan Bawaslu merupakan pihak penyelenggara yang menentukan pelaksanaan pemilu. Kedua pihak ini juga disebut telah memberikan penegasan bahwa akan menyelenggarakan pemilu 2024.

"Penegasan dari KPU (yang baru), setelah rapat dengan DPR juga menegaskan akan menggelar Pemilu sesuai jadwal yang disepakati," jelas anggota Komisi VI DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Sekjen PAN: Pernyataan Ibu Mega Kian Kuatkan Tekad Pemilu Sesuai Jadwal

Pemilu itu, kata dia, harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022).

Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa pemilu tidak akan ditunda. Wacana penundaan pemilu, menurut Megawati, tak ubahnya sebagai permainan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com