Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Meski Ada BLT, Saya Ingin Harga Minyak Goreng Dekati Normal

Kompas.com - 20/04/2022, 14:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah belum cukup menyelesaikan persoalan minyak goreng.

Ia ingin harga minyak goreng yang kini masih mahal terus ditekan hingga mendekati normal.

"Meskipun masyarakat kita sudah kita beri subsidi BLT minyak goreng tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal," kata Jokowi saat berkunjung ke Pasar Bangkal, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Dirjen Kemendag Pernah Bisikkan soal Mafia Minyak Goreng ke Mendag, Kini Malah Jadi Tersangka

Untuk mengatasi tingginya harga minyak, kata Jokowi, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah. Selain itu, diberikan subsidi untuk produsen minyak goreng.

Namun demikian, selama beberapa minggu berjalan, kebijakan ini rupanya belum efektif. Ini terbukti dari masih banyaknya minyak goreng yang dijual dengan harga tinggi.

"Artinya memang ada permainan," ucap Jokowi.

Oleh karenanya, presiden mengapresiasi Kejaksaan Agung RI yang telah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng.

"Saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," ujarnya.

Baca juga: Sederet Fakta Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pemberian Izin Ekspor Minyak Goreng

Jokowi mengatakan, tingginya harga minyak disebabkan karena meroketnya harga crude palm oil (CPO) dunia.

Oleh karenanya, produsen cenderung ingin mengekspor barang produksinya karena keuntungan yang didapat dari menjual minyak di luar negeri lebih besar.

Pemerintah pun hingga kini masih terus menyalurkan BLT minyak goreng. Menurut Jokowi, hingga kini penyaluran BLT minyak goreng melalui kantor pos dan kelurahan masih berjalan dengan baik.

"Kita berharap dengan subsidi BLT minyak goreng bisa memperkuat daya beli rakyat dan kita harapkan beban yang terjadi karena ada tambahan harga bisa tertutupi dari BLT minyak goreng," ucapnya.

Namun demikian, ditegaskan kepala negara, selama harga minyak goreng masih mahal, maka persoalan belum selesai.

"Minyak goreng kan masih menjadi masalah kita sampai sekarang," kata Jokowi.

Baca juga: Usut Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Kejagung Pakai Pasal dengan Ancaman Penjara Seumur Hidup dan Hukuman Mati

Sebagaimana diketahui, persoalan langka dan tingginya harga minyak goreng terjadi hampir setengah tahun terakhir.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megatur ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp 14.000 per liter.

Namun demikian, di pasaran, masih banyak dijumpai harga minyak goreng yang melebihi harga eceran tertinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com