Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harvey Malaihollo Menangis, Mengaku Tak Sengaja Tonton Video Porno Saat Rapat di DPR

Kompas.com - 14/04/2022, 15:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa anggota fraksinya, yaitu Harvey Malaiholo, adalah sosok anggota DPR yang tertangkap kamera menonton video porno saat rapat di Komisi IX.

Tak lama setelah video menonton video porno itu beredar, Harvey langsung mendatangi pria yang akrab disapa Pacul itu dan Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto. 

Saat memberikan klarifikasi itu, Bambang menuturkan, Harvey menangis karena merasa malu akan tindakannya itu. Dia juga menjelaskan bahwa mulanya dia tak sengaja membuka sebuah tautan video yang ternyata berisi video porno. 

"Subyek kan menerima WhatsApp, WhatsApp dibuka. Ternyata, kau paham (muncul video porno), enggak usah saya terusin," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Soal Anggota DPR Nonton Video Porno, Utut: Harvey Malaiholo Orang Baik

"Nah, Pak Harvey ketika ini kan subyek. Pimpinan fraksi, saya dan Pak Utut," lanjutnya.

Harvey mengaku menangis karena takut kasus ini berdampak buruk bagi dirinya hingga PDI-P.

Harvey juga mengakui bahwa dirinya salah karena menonton video tersebut.

"Dia merasa sangat bersalah karena membuat fraksi khususnya, partai pada umumnya, merasa dia melakukan tindakan yang membuat dia malu. Memalukan dirinya, memalukan keluarganya, memalukan fraksi, memalukan partai," ujar Bambang.

Baca juga: Deretan Peristiwa Anggota DPR Ketahuan Nonton Video Porno

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini kemudian bertanya kepada Harvey terkait peristiwa sebenarnya seperti yang kabarnya viral di media sosial.

Harvey mengatakan, ketika itu dia menerima pesan WhatsApp yang berisi konten video porno.

Harvey mengaku tidak sengaja membukanya dan tak tahu bahwa isi pesan itu adalah konten porno.

Baca juga: Kisah Malinda Dee 6 Tahun Bobol Rekening Nasabah Citibank

Mendengar pernyataan Harvey, Pacul lantas heran setelah melihat video yang viral di media sosial.

Ia menduga, seolah sudah ada yang mengetahui bahwa Harvey akan menonton video porno itu.

"Kemudian ada itu, rupa-rupanya sudah ada yang shoot dari belakang. Pertanyaannya ini kebetulan atau tidak?" tanya Pacul.

Ketua Komisi III DPR itu mengakui bahwa dirinya sah-sah saja menduga ada pihak yang menjebak Harvey.

Sebab, sebagai seorang politisi, pasti ada tuntutan dan persepsi bahwa tidak boleh melakukan kesalahan apa pun.

"Kan begitu loh sebagai politisi, saya boleh berabstraksi dong bahwa ini bisa jadi karena memang dijebak," ujarnya.

Baca juga: KSAD: Hens Songjanan Dilantik Jadi Prajurit TNI AD Minggu Depan

"Saya sebagai politisi mesti berhati-hati, kawan-kawan DPR RI lain saya kira harus berhati-hati. Karena modus operandi kayak begini bisa membuat anggota DPR RI celaka," pungkasnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, seorang anggota DPR tertangkap kamera diduga sedang menonton video porno saat rapat. Video itu viral pada Sabtu (9/4/2022) di media sosial.

Setelah video itu viral, muncul informasi berseliweran bahwa anggota DPR tersebut berinisial HM.

Namun, belakangan Fraksi PDI-P mengakui bahwa anggota DPR itu adalah Harvey Malaiholo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com