Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penundaan Pemilu, Fraksi PKB Nilai Wacananya Tetap Mengalir

Kompas.com - 13/04/2022, 18:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa fraksinya tidak mempersoalkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemungutan suara Pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.

Diketahui, PKB menjadi partai politik pertama yang mewacanakan penundaan pemilu. Hal ini sebagaimana disuarakan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Ya menggelinding saja, mengalir saja. Wacana mau tetap ada orang berwacana, penundaan, tidak penundaan, toh tetap semuanya, endingnya adalah konstitusional," kata Cucun ditemui di Aula Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Cucun belum menegaskan apakah fraksinya akan berhenti menyuarakan wacana penundaan pemilu setelah pernyataan Jokowi.

Baca juga: Fraksi PKB: Pencopotan Luqman Hakim dari Komisi II Tak Terkait Perbedaan Pandangan Penundaan Pemilu

Sebaliknya, dia menyinggung wacana yang dilontarkan sah-sah saja karena berada di DPR.

Pasalnya, ia melihat bahwa DPR merupakan rumah demokrasi di mana setiap fraksi bisa menyampaikan wacana apa pun.

"Nah, kalau melempar wacana dalam rumah demokrasi kan di sini ya di DPR, kita mewacana kemudian terjadi perdebatan setuju tidak setuju," ucapnya.

Di sisi lain, ia menyinggung adanya konstitusi yang juga berada di DPR maupun MPR.

Hanya saja, ia menilai perjalanan politik juga akan berpengaruh pada konstitusi itu sendiri.

"Bisa saja wacana itu yang tadinya tidak konstitusional, menjadi konstitusional. Rumahnya ada di sini, di DPR," imbuh dia.

Di sisi lain, Cucun mengungkapkan bahwa perjalanan politik setiap fraksi pun tidak dapat diprediksi.

Baca juga: Nyatakan Siap Ikut Pemilu, Partai Buruh Klaim Tetap Akan Jadi Alat Politik Kelas Pekerja

Ia mencontohkan, bisa saja ada fraksi yang tadinya menolak wacana, justru kemudian mendukung penundaan pemilu.

Sehingga segala kemungkinan politik dinilai masih bisa terjadi terkait penundaan pemilu.

"Wacana kemarin, misalkan ada beberapa fraksi tidak setuju, ada fraksi setuju dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Dan itu kan akan terus menggelinding, terus mengalir seperti apa? Kita juga belum mengetahui apakah yang tadinya melempar wacana seperti PKB, mengikuti bahwa presiden bilang tidak ada penundaan pemilu," katanya.

"Tiba-tiba ada fraksi lain yang menggulirkan seperti itu. Ya wacana, sah-sah saja, silakan," tambah anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali angkat bicara soal ramainya wacana penundaan pemilu 2024.

Kali ini, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Jokowi menyampaikan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Tegaskan Pemilu Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November 2024

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com