Oleh karenanya, mewakili 7 komisioner KPU RI yang baru dilantik, Hasyim memohon doa dan dukungan presiden, jajaran pemerintah, DPR, partai politik, lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran Pemilu 2024 sukses.
"Agar pelaksanaan Pemilu 2024, Pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," kata Hasyim.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati, 14 Februari 2024.
Hal ini Jokowi sampaikan merespons wacana penundaan pemilu yang terus bergulir.
"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).
"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.
Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya menunda pemilu.
Penegasan ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujarnya.
Baca juga: Biaya Pemilu dan Pilkada Capai Rp 110,4 T, Jokowi Minta Dihitung Ulang
Jelang tahapan Pemilu 2024, Jokowi pun meminta semua pihak menahan diri dalam menyampaikan isu-isu politik identitas dan SARA.
Ia menyebut, Indonesia punya pengalaman yang tidak baik terkait hal ini pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Presiden meminta supaya edukasi politik terus dilakukan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.
"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," kata dia.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Wacana itu kali pertama diungkap Bahlil pada Januari 2022 lalu. Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.