Kompas.com - 10/04/2022, 22:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai masyarakat masih teringat akan peninggalan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden Kelima RI.

Hal itu lah yang diungkapkan sebagai alasan, mengapa nama Megawati masih masuk dalam bursa calon presiden (capres) pilihan rakyat yang tercatat dalam hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Maret 2022.

"Bu Mega masih masuk karena ada di hati rakyat. Itu artinya, seorang pemimpin akan diingat rakyat ketika dalam kepemimpinannya membuat legacy," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Elite Parpol yang Suarakan Penundaan Pemilu Jelaskan ke Mahasiswa Jelang Demo 11 April

Hasto kemudian menjelaskan peninggalan Megawati yang diklaim sebagai alasan rakyat tetap menginginkannya maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurutnya, saat memimpin sebagai presiden, Megawati mampu menjalankannya meski di tengah situasi yang sulit.

"Bu Mega buat legacy dengan situasi tidak mudah menyelesaikan, dengan IMF dan jaga wilayah NKRI," ucapnya.

Selain itu, Megawati juga disebut mampu menjalankan pemilu yang demokratis dengan biaya Rp 3,7 triliun.

Oleh karena itu, kata Hasto, Megawati bahkan diberikan penilaian luar biasa oleh MPR.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Masih Ada Nama Megawati di Urutan Keenam

"Dan penyelesaian masalah ekonomi, politik, sosial dalam jangka waktu, diberikan MPR capaiannya luar biasa. Itu yang buat rakyat terus ingat," klaim Hasto.

Di sisi lain, Megawati juga disebut tetap bekerja sebagai Ketum PDI-P di tengah pandemi.

Menurut Hasto, Megawati tetap menggelorakan PDI-P untuk terjun ke masyarakat guna turut membantu pemerintah mengatasi pandemi.

Sebelumnya diberitakan, nama Megawati masuk dalam bursa capres hasil survei SMRC Maret 2022.

Megawati berada di urutan keenam, di bawah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 3,1 persen.

"AHY 3,5 persen, lalu masih ada Ibu Megawati 3,1 persen," ucap Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam rilis yang disiarkan secara daring, Kamis (7/4/2022).

Setelah Megawati, ada nama politisi PDI-P sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (3 persen).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Moeldoko: Tunggu Saja, Sebentar Lagi

Nasional
Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan 'All Out'

Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan "All Out"

Nasional
Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Nasional
Sore Ini, Prabowo-Cak Imin Akan 'Longmarch' Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Sore Ini, Prabowo-Cak Imin Akan "Longmarch" Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Nasional
LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

Nasional
Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Nasional
Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.