Salin Artikel

Ada Nama Megawati di Survei SMRC Capres 2024, Sekjen PDI-P: Karena Ada di Hati Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai masyarakat masih teringat akan peninggalan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden Kelima RI.

Hal itu lah yang diungkapkan sebagai alasan, mengapa nama Megawati masih masuk dalam bursa calon presiden (capres) pilihan rakyat yang tercatat dalam hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Maret 2022.

"Bu Mega masih masuk karena ada di hati rakyat. Itu artinya, seorang pemimpin akan diingat rakyat ketika dalam kepemimpinannya membuat legacy," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Hasto kemudian menjelaskan peninggalan Megawati yang diklaim sebagai alasan rakyat tetap menginginkannya maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurutnya, saat memimpin sebagai presiden, Megawati mampu menjalankannya meski di tengah situasi yang sulit.

"Bu Mega buat legacy dengan situasi tidak mudah menyelesaikan, dengan IMF dan jaga wilayah NKRI," ucapnya.

Selain itu, Megawati juga disebut mampu menjalankan pemilu yang demokratis dengan biaya Rp 3,7 triliun.

Oleh karena itu, kata Hasto, Megawati bahkan diberikan penilaian luar biasa oleh MPR.

"Dan penyelesaian masalah ekonomi, politik, sosial dalam jangka waktu, diberikan MPR capaiannya luar biasa. Itu yang buat rakyat terus ingat," klaim Hasto.

Di sisi lain, Megawati juga disebut tetap bekerja sebagai Ketum PDI-P di tengah pandemi.

Menurut Hasto, Megawati tetap menggelorakan PDI-P untuk terjun ke masyarakat guna turut membantu pemerintah mengatasi pandemi.

Sebelumnya diberitakan, nama Megawati masuk dalam bursa capres hasil survei SMRC Maret 2022.

Megawati berada di urutan keenam, di bawah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 3,1 persen.

"AHY 3,5 persen, lalu masih ada Ibu Megawati 3,1 persen," ucap Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam rilis yang disiarkan secara daring, Kamis (7/4/2022).

Setelah Megawati, ada nama politisi PDI-P sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (3 persen).

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/10/22080931/ada-nama-megawati-di-survei-smrc-capres-2024-sekjen-pdi-p-karena-ada-di-hati

Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke