Hati-hati di Jalan, Jangan seperti Sri Lanka

Kukira kita akan bersama
Begitu banyak yang sama
Latarmu dan latarku
Kukira takkan ada kendala
Kukira ini 'kan mudah
Kau-aku jadi kita
Kukira kita akan bersama
Hati-hati di jalan

Penggalan lirik lagu “Hati-Hati di Jalan” yang disenandungkan suara merdu Tulus begitu rancak menggambarkan hubungan sepasang kekasih yang sedang kasmaran.

Jika di awal hubungan begitu yakin akan selalu bersama, namun pada akhirnya harus berpisah karena begitu besar perbedaan di antara sepasang kekasih ini.

Memang sulit menyatukan ego masing-masing individu ketika memutuskan untuk bersatu. Bisa jadi, setiap individu memiliki keinginan yang tidak sama dan tidak sebangun dengan pasangannya.

Kerap kali, hubungan yang dipaksakan memang terlihat romantis dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalamnya.

Hubungan yang dipaksakan bersifat toksik dan perpisahan menjadi pilihah terbaik dari masing-masing individu.

Melihat relasi antarpasangan kekasih yang saling jatuh cinta lalu berpisah, membuat saya teringat dengan kondisi perpolitikan kita saat ini. Jokowi selama dua periode ini, begitu banyak memiliki “kekasih” politik.

Ada yang bersama terus hingga akhir periode, ada yang bersama karena “terpaksa” dan ada pula yang ingin menjadi “kekasih” baru dengan menelikung kekasih yang lain.

Lalu di manakah ada cinta sebagai landasan partai politik berpasang-pasangan?

Cinta dalam biologi dilihat sebagai gejolak hormon-hormon yang menstimulus kesenangan berupa hormon dopamin, endorfin, feromon, oxytocin, dan neuropinephrin yang melonjak bersamaan dengan kehadiran orang yang diimpikan. Ibaratnya seperti komika Marshel Widiyanto memimpikan Dea Onlyfams.

Hormon-hormon tersebut bereaksi agar manusia, dapat menyeleksi pasangan yang terbaik.

Sementara dalam politik yang penuh dengan intrik dan strategi, landasan cinta adalah utopia belaka. Yang ada adalah relasi yang saling menguntungkan ke dua belah pihak.

Tidak ada cinta yang gratis, semua kasih sayang berbayar dan bermahar.

Relasi politik Jokowi, menteri & partai

“Gonjang-ganjing” politik terkini seperti kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para pembantunya yang gagal “menghandle” kegaduhan publik terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kelangkaan minyak goreng adalah cerminan “kepanikan” komunikasi Istana.

Setiap kemarahan publik, entah karena langkanya minyak goreng di pasaran serta sulitnya pengemudi mendapatkan solar dan kini juga pertalite, selalu yang menjadi sasaran tembak adalah Jokowi.

Para menterinya justru sibuk “bersembunyi” di belakang ketiak Jokowi. Alih-alih maju ke depan - ibarat Harmoko dulu menjadi menteri penerangan di era daripada Soeharto – kini para menteri sibuk mematut pencitraan dirinya lewat anjungan tunai mandiri, baliho atau lini masa.

Tidak ada yang berani menjadi corong resmi infomasi Istana walaupun itu termasuk ranah kementeriannya, semuanya terpaku dengan kesibukan diri sendiri dan partainya jelang suksesi 2024.

Sebelumnya amarah Jokowi seperti tertumpahkan saat membuka acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Tiga menteri tanpa tedeng aling-aling disebut Jokowi sebagai pemimpin kementerian yang “permisif” dengan barang impor.