Kompas.com - 07/04/2022, 21:41 WIB

KOMPAS.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat di Pasar Angso Duo, Jambi, Kamis (7/4/2022)

Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat penerima BLT Minyak Goreng agar menggunakan bantuan terebut untuk keperluan yang bermanfaat.

“Saya minta untuk BLT ini dapat digunakan sebagai modal usaha atau membeli kebutuhan pokok termasuk minyak goreng yang harganya sedang meningkat,” jelas Presiden Jokowi dikutip dalam keterangan persnya, Kamis.

Baca juga: Kemensos Sampaikan Capaian Indonesia dalam Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berdialog dengan masyarakat penerima bantuan mengenai sejauh mana manfaat dari adanya bantuan pemerintah itu.

Assalamualaikum, ibu usahanya apa?” tanya Presiden kepada salah satu penerima manfaat, Leni Haini.

“Saya jualan ikan krispi, Bapak,” jawab Leni.

“Rencana bantuan untuk keperluan apa?” tanya Presiden Jokowi kembali.

“Rencana untuk menambah modal usaha Bapak,” kata Leni lebih lanjut.

Baca juga: Kemensos Targetkan 10.000 Alat Bantu Penyandang Disabilitas Tersalurkan pada 2022

Untuk diketahui, nilai bantuan BLT yang diterima Rp 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut diserahkan kepada 100 penerima manfaat.

BLT untuk kurangi pengeluaran masyarakat

Presiden Joko Widodo bersama Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Kamis (7/4/2022).DOK. Humas Kemensos Presiden Joko Widodo bersama Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Kamis (7/4/2022).

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.