Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sarankan Jokowi Tiru SBY, Tidak Marahi Menteri di Depan Publik

Kompas.com - 07/04/2022, 17:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan Presiden Joko Widodo mengikuti sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya tidak pernah memarahi menteri di depan publik.

Hal ini disampaikan Herzaky merespons teguran Jokowi kepada para menterinya terkait persoalan minyak goreng dan kenaikan harga Pertamax dalam sidang kabinet paripurna yang videonya ditayangkan ke publik.

"Mungkin Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Jokowi Tegur Menterinya karena Tak Jelaskan Kenaikan Pertamax, Sebut Tak Ada Empati

Herzaky menuturkan, sikap presiden menegur para pembantunya merupakan hal yang biasa. Ia menyebut SBY pun sering melakukannya.

"Tetapi, perbedaannya adalah Bapak SBY melakukannya di rapat internal dan hanya untuk konsumsi internal. Tidak mengekspos kemarahannya ke publik dan menyalahkan para pembantunya di publik," kata Herzaky.

Ia pun mempertanyakan sikap Jokowi yang sudah sering menegur para menteri di muka publik tanpa tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti dengan melakukan reshuffle.

Herzaky berpendapat, kegeraman Jokowi tanpa diikuti oleh tindakan nyata dapat membuat publik menilai Jokowi hanya ingin mencari simpati publik seolah-olah sudah bekerja.

"Jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat Presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?" tanya Herzaky.

Diberitakan, Jokowi lagi-lagi memerintahkan menterinya untuk sensitif dan memiliki sense of crisis.

Sebab, naiknya harga sejumlah komoditas pokok beberapa waktu terakhir menyebabkan situasi masyarakat menjadi sulit.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi menyayangkan menterinya yang tidak memberikan penjelasan apa pun ke rakyat terkait alasan naiknya harga minyak goreng.

Baca juga: Sentilan Jokowi ke Menteri soal Naiknya Harga Minyak dan Pertamax: Singgung Empati hingga Sense of Crisis

Padahal, kenaikan harga minyak sudah berlangsung sekitar empat bulan.

Dia juga menegur jajarannya yang tak memberikan penjelasan ke publik mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya pertamax. Jokowi mengatakan, penjelasan ini penting demi menunjukkan empati ke masyarakat.

"Diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho, enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada (penjelasan)," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com